Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DANA desa bisa dipergunakan untuk operasional pemerintah desa mulai tahun 2023. Hal itu sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan besaran dana desa untuk operasional pemerintah desa maksimal 3 persen.
Demikian diungkapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, saat berdialog dengan jajaran kepala desa, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopincam) dan pengelola BUMDes se-Kecamatan Kebasen, di Desa Karangsari, Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, kemarin.
“Besarannya tiga persen sesuai saran Bapak Presiden,” tambah Gus Halim sapaan Mendes PDTTT.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bahwa saat ini peraturan menteri (Permen) dengan leading sektor Kemendes PDTT mengenai Prioritas Penggunaan dana desa tinggal menunggu harmonisasi di Kemenkumham. Dia berharap pada awal September 2022, Permen tersebut bisa diterbitkan. “Dalam regulasi baru itu diatur mengenai pemanfaatan dana desa untuk operasional pemerintah desa, yakni diberi kuota sebanyak tiga persen,” ujarnya.
Anggota Badan Anggaran (Banggar), Siti Mukaromah mengapresiasi akan segera bisa dipergunakannya dana desa sebagai operasional pemerintahan desa. Menurut Anggota Komisi VI yang akrab disapa Erma ini, dana operasional tersebut merupakan aspirasi dari pemerintahan desa yang memang berhadapan langsung dengan masyarakat.
“Kepala desa merupakan garda terdepan yang harus menghadapi maupun melayani masyarakat. Kepala Desa adalah garda terdepan dalam membangun dan membawa kemajuan desa,” kata Erma yang turut mendamping Menteri PPDT dalam kunjungannya ke Banyumas dan Cilacap.
Dirinya menjelaskan bahwa Desa adalah gerbang yang pertama dilihat untuk mengukur majunya sebuah bangsa dengan melihat salah satu bagian terpenting adalah terpancarnya kelayakan dan kesejahteraan hidup warga desa tersebut. Apabila desa-desa di Indonesia sudah menunjukan tingkat maju dan sejahteranya maka sebuah bangsa berarti secara keseluruhan sudah menikmati kesejahteraan tersebut.
“Maka memacu tercapainya kesejahteraan butuh menejemen desa yang bagus dan terdukung oleh kebijakan negara yang lebih berpihak pada pimpinan desa dan para perangkatnya,” kata dia menambahkan.
Selain menghadiri Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopincam) dan pengelola BUMDes se-Kecamatan Kebasen, rombongan Menteri PDTT dan Anggota Banggar Siti Mukaromah juga menghadiri pertemuan dengan Pendamping Desa Se-Kabupaten Banyumas dan Cilacap. (Ant/OL-13)
Kebijakan ini diambil KAI Commuter sejalan dengan aktivitas masyarakat yang sudah kembali bekerja pascalibur Lebaran. Penumpang tetap diimbau disiplin protokol kesehatan.
LAYANAN bus rapid transit (BRT) dan non-BRT Transjakarta kembali beroperasi normal usai libur Lebaran Idul Ditri 2021. Operasional Transjakarta mulai normal sejak Senin (17/5).
Pada masa PPKM mikro, ada perubahan jadwal operasional MRT Jakarta, yakni mulai pukul 05.00 WIB hingga pukul 21.30 WIB.
Hari Senin sampai Jumat (hari kerja), MRT beroperasi mulai pukul 05.00-21.30 WIB. Kemudian Sabtu dan Minggu atau hari libur mulai pukul 06.00-21.00 WIB
KAI Commuter melakukan rekayasa operasi untuk KRL Jabodetabek mulai hari ini, Kamis (22/7). Upaya ini untuk mengoptimalkan frekuensi perjalanan KRL sesuai tren jumlah pengguna terkini.
PEMKOT Depok sudah mengizinkan pasar tradisional, swalayan, toko kelontong, pangkas rambut laundry, pedagang kaki lima (PKL) diperbolehkan buka hingga 21.00 WIB,sebelumnya hanya 20.00 WIB
Gus Halim-sapaan akrab Abdul Halim Iskandar-mengatakan kecintaan NKRI merupakan modal utama bagi seorang abdi negara.
Pengelolaan Rumah Sakit Nadhlatul Ulama (RSNU) selama ini relatif tertinggal dibandingkan dengan penyelenggara layananan Kesehatan milik organisasi keagamaan lain.
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyampaikan rasa duka yang mendalam atas berpulangnya Buya Ahmad Syafii Maarif di RS PKU Muhammadiyah Gamping, Yogyakarta, Jumat (27/5).
Ustad Muhtar selaku penanggung jawab kegiatan pengelolaan sampah memaparkan rahasia keberhasilan pengelolaan sampah melalui budi daya maggot BSF.
MENTERI Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengusulkan agar status Pendamping Desa ditingkatkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
MEMPERINGATI Hari Perempuan Desa Sedunia, Kementerian Desa PDTT menggelar lomba kepala desa (Kades) perempuan berprestasi tahun 2022.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved