Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani terlihat berang saat menanggapi isu bahwa pemerintah tidak membayar insentif tenaga kesehatan (nakes). Dengan tegas, Ani, sapaan akrabnya, menyebut hal itu sebagai kabar bohong atau hoaks.
“Nakes tidak dibayar itu hoaks. Untuk nakes itu ada anggarannya. Bahkan, kami memutuskan insentif nakes yang seharusnya selesai Juni ini, kita perpanjang sampai akhir tahun," ujar Ani dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Senin (12/7).
"Kenaikan alokasi dalam anggaran PEN itu juga salah satunya adalah untuk nakes,” imbuhnya.
Baca juga: Sri Mulyani: Belanja Vaksin Covid-19 Capai Rp10,2 Triliun
Pada tingkat pemerintah pusat, untuk tahun anggaran 2021, insentif nakes sudah diberikan kepada 375 ribu orang. Adapun anggaran yang dikucurkan mencapai Rp2,9 triliun hingga 9 Juli 2021. Sedangkan santunan kematian telah diberikan pemerintah kepada 166 nakes yang gugur, dengan anggaran sebesar Rp49,8 miliar.
Adapun realisasi penyaluran insentif nakes di tingkat pusat pada 2020 mencapai Rp4,65 triliun. Sedangkan tunggakan tahun anggaran 2020 untuk 200,5 ribu nakes sudah disalurkan sebesar Rp1,42 triliun dari total Rp1,48 triliun.
Realisasi yang belum mencapai total dikarenakan pemberian insentif nakes tengah diaudit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sejauh ini, anggaran yang telah diaudit BPKP mencapai Rp1,47 triliun.
Baca juga: Ini Penjelasan Menkes Soal Vaksinasi Berbayar
Lalu, realisasi insentif nakes tahun anggaran 2020 dari pemerintah ke kas daerah atau pemda mencapai Rp4,17 triliun. Namun, yang baru diberikan kepada nakes di tingkat daerah sebesar Rp3,28 triliun. Sedangkan sisanya disebut tengah dalam proses pencairan.
Selain itu, pemerintah pusat juga melakukan earmarked pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2021 sebesar Rp8,15 triliun. Oleh karena itu, Bendahara Negara menyayangkan pihak yang menuding pemerintah enggan membayarkan insentif nakes.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menilai lambatnya pencairan insentif nakes kerap disebabkan pemerintah daerah yang tidak responsif terhadap dinamika lapangan. “Masyarakat tidak tahu, bahwa ketika persoalan nakes sebagian di Kementerian Kesehatan, sebagian sudah di pemda,” tutur Said.(OL-11)
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
Studi Nature Communications ungkap pandemi Covid-19 mempercepat penuaan otak rata-rata 5,5 bulan, meski tanpa infeksi. Siapa yang paling terdampak?
Studi terbaru mengungkapkan vaksinasi anak mengalami stagnasi dan kemunduran dalam dua dekade terakhir.
Diary, merek perawatan kulit (skin care) asal Bekasi, sukses menembus pasar Vietnam dan Jepang berkat inovasi produk, strategi digital, dan semangat pantang menyerah.
Produksi masker ini. bersamaan dengan produk lain seperti kopi, keripik udang dan coklat lokal membawa Worcas mendapatkan perhatian pasar domestik internasional.
Tahun 2020, sepasang peneliti India mengklaim lockdown global selama pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan suhu permukaan bulan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved