Sri Mulyani: Belanja Vaksin Covid-19 Capai Rp10,2 Triliun

MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, hingga 10 Juli 2021 pemerintah telah membelanjakan 59,3 juta dosis vaksin dengan nilai Rp10,2 triliun. Dari total pengadaan vaksin itu sebanyak 51 juta dosis vaksin telah diberikan ke masyarakat. Jumlah itu terdiri dari 36,19 juta dosis pertama dan 14,97 dosis tahap kedua.

“Kita akan terus meningkatkan tren 1 juta dosis per hari pada Juli ini. maka seluruh resources akan ditujukan ke sana. TNI/Polri maupun dari BKKBN diminta untuk membantu dinas daerah. Kemudian bulan Agustus bahkan kita berharap akan bisa dinaikkan lagi menjadi 2 juta dosis per hari, ini untuk mengejar herd immunity,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR, Senin (12/7).

Selain untuk memperoleh herd immunity, lanjut dia, percepatan vaksinasi juga dilakukan untuk menghindari trade off pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi. Sri Mulyani bilang, masifnya vaksinasi akan menimbulkan kepercayaan diri masyarakat dan akan berdampak positif pada perekonomian.

Belanja vaksin tersebut menggunakan anggaran yang ada dalam Program Pemulihan Ekonomi (PEN) 2021 di klaster kesehatan. Pada semester I 2021, realisasi anggaran kesehatan telah mencapai Rp47,7 triliun, atau 24,6% dari pagu sebesar Rp193 triliun.

Selain vaksinasi, dalam program PEN bidang kesehatan pemerintah juga menggunakan dana untuk membayarkan klaim pasien covid-19.

Tercatat hingga 9 Juli 2021 realisasinya mencapai Rp14,5 triliun untuk 200,5 ribu pasien. Sedangkan tunggakan klaim 2020 telah dibayarkan sebesar Rp7,1 triliun. Sedangkan klaim pasien pada 2021 telah dibayarkan pemerintah sebesar Rp11,1 triliun.

“Sekarang tetap BPKP melakukan audit, karena memang kita melihat dari beberapa audit yang dilakukan BPKP terhadap klaim yang disampaikan terdapat dispute, dan kita sudah memfasilitasi dengan tim penyelesaian klaim dispute baik di pusat dan provinsi,” jelas Sri Mulyani.

Lebih lanjut, dia mengatakan, pemerintah juga telah membayarkan insentif tenaga kesehatan 2020 telah dibayarkan sebesar Rp4,65 triliun untuk 200,5 ribu tenaga kesehatan. Sedangkan insentif tenaga kesehatan di 2021 telah dibayarkan sebesar 2,9 triliun kepada 307,5 ribu tenaga kesehatan.

“Nakes ini ada yang di Kemenkes pusat, dan ada yang di dinas (earmarked). Pembayaran insentif nakes daerah ini adala melalui earmarked DAU, DBH, sebesarn 8% atau Rp8,15 triliun, dari transfer yang kita berikan ke daerah,” jelas Sri Mulyani.

Adapun secara menyeluruh, realisasi program PEN 2021 pada semester I mencapai Rp252,3 triliun, atau 36,1% dari pagu sebesar Rp699,43 triliun. Realisasi itu berasal dari serapan bidang kesehatan Rp47,7 triliun, atau 24,6% dari pagu Rp193 triliun; perlindungan sosial Rp66,43 triliun, atau 43,2% dari pagu Rp153,86 triliun; program prioritas Rp41,83 triliun, atau 35,7% dari pagu Rp117,04 triliun; dukungan UMKM dan korporasi Rp51,27 triliun, atau 29,9% dari pagu Rp171,77 triliun; dan insentif usaha Rp45,1 triliun, atau 71,7% dari pagu Rp62,83 triliun. (Mir/OL-09)