Anggaran Bangun IKN Bertambah Jadi Rp37 Triliun Tahun Ini

BADAN Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merestui penambahan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar Rp15 triliun. Dus, anggaran yang semula sekitar Rp22 triliun untuk tahun ini menjadi sekitar Rp37 triliun.

Hal itu diungkapkan Ketua Banggar Said Abdullah dalam rapat kerja bersama pemerintah, Jakarta, Jumat (9/6). 

"IKN tahun ini kami anggarkan Rp22 triliun dan kemudian pemerintah meng-accelerate menambah Rp15 triliun untuk tahun ini juga, sehingga secara total sudah Rp37 triliun yang Banggar setujui," ujarnya.

Baca juga : Jokowi Keluarkan Perpres Percepatan Bandara VVIP di IKN

Persetujuan penambahan anggaran IKN, lanjut Said, untuk merealisasikan apa yang tertuang di dalam Undang Undang, yaitu agar Presiden bisa segera menempati Nusantara pada Juni 2024.

Berdasarkan rencana awal, pembangunan IKN akan menelan biaya sekitar Rp466 triliun. Pemenuhan kebutuhan dana itu ditetapkan berasal dari APBN sekitar Rp89,4 triliun, atau 20% dari total kebutuhan dana. Lalu pendanaan dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sekitar Rp253,4 triliun, atau 54% dari total kebutuhan, dan dari BUMN dan BUMD sekitar Rp123,2 triliun atau 26% dari total kebutuhan.

Baca juga : 211 Pegawai KPK Bakal Dipindahkan ke IKN

Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, kunci pembangunan di IKN ialah pada pengadaan tanah. Kejelasan mengenai pertanahan di Nusantara disebut menjadi hal yang dinanti para penanam modal.

"Semua kuncinya di tanah dan harga tanah. Valuasi kita lakukan untuk menghitung, karena setiap enam bulan harga tanah akan berubah karena infrastruktur yang dibangun makin berkembang," tutur dia.

"Saya kejar 27 Juli nanti, saya targetnya selesai, berapa harganya, siapa yang mau beli, siapa yang masuk, itu semua kami lakukan," lanjut Luhut.

Dia menambahkan, saat ini pemerintah menawarkan tanah seluas 6.700 hektare kepada para penanam modal. Adapun pembangunan yang sedang dilakukan pada tahap pertama ini fokus pada kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), termasuk di dalamnya Istana Kepresidenan.

Karena itu, standar dan kualitas pembangunan harus dipastikan. Guna menjamin itu, sambung Luhut, pemerintah secara terpaksa mempekerjakan pekerja asing untuk mengawasi pembangunan Istana Presiden. 

"Pengawas, terpaksa, dengan segala hormat, menggunakan bule-bule untuk kualitas. Jangan sampai Istana Presiden itu jadi tapi tidak bagus (kualitasnya)," jelasnya. (Z-5)