Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah memperoleh persetujuan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk menambah belanja Rp393 triliun, yang mana Rp350 triliun akan dialokasikan untuk anggaran subsidi dan kompensasi energi.
Penambahan tersebut diupayakan pemerintah agar harga bahan bakar minyak (BBM) hingga listrik tidak naik di tengah disrupsi global.
"Kita menambah alokasi subsidi untuk PLN sehingga tarif listrik dicegah untuk tidak naik. Penambahan ini juga tujuannya agar pertalite, solar minyak tanah, elpiji 3 kg bisa tetap dijaga harganya," ungkap Srimul, sapaan akrab Sri Mulyani di Komplek Senayan, Jakarta, Jumat (20/5).
Menurut Srimul, pemulihan ekonomi masih ditahap awal akibat pandemi, sehingga perlu dijaga daya beli masyarakat dengan tidak menaikkan kebutuhan energi seperti pertalite yang paling banyak dikonsumsi masyarakat dengan 79% diantara BBM jenis bensin lainnya hingga harga listrik.
"Artinya, masyarakat sebagian besar terlindungi dengan tambahan Rp350 triliun dengan tambahan kompensasi tadi," tambahnya.
Baca juga: Beri Kepastian Waktu Pembayaran Kompensasi kepada Pertamina
Namun, lanjut Menkeu, pemerintah dan DPR sepakat bahwa harga listrik untuk pelanggan 3.000 VA ke atas dilakukan tariff adjustment atau penyesuaian harga listrik pada tahun ini. Menurutnya, kewenangan untuk menaikan tarif listrik berada di tangan PLN dan Kementerian ESDM.
Sejak 2017, pemerintah diketahui tidak menaikan harga listrik, akibatnya negara harus memberikan kompensasi pembiayaan listrik untuk golongan nonsubsidi.
"Tolong nanti tanya ke PLN untuk persiapannya dan Menteri ESDM (Arifin Tasrif) mengenai kapan langkah-langkah itu (terealisasi). Alokasi subsidi dan kompensasi ini naik luar biasa besar Rp350 triliun di atas Rp154 triliun yang disediakan APBN saat ini," pungkasnya. (OL-4)
Dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Menkeu langsung menegaskan bahwa isu pemerintah tidak membayar insentif nakes sebagai hoaks.
Ada dua unsur penting yang harus dibiayai negara di bidang pendidikan, yaitu sarana dan kualitas pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
DANA desa bisa dipergunakan untuk operasional pemerintah desa mulai tahun 2023, sebagaimana instruksi Presiden Jokowi maksimal 3%.
Pada kesempatan itu, Luhut juga mengajak segenap Pimpinan dan Anggota Banggar DPR untuk turut serta uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyatakan, pihaknya mendorong kebijakan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 2022 untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Said Abdullah selaku pimpinan Banggar DPR mengaku mengetahui proses penganggaran tersebut sampai satuan tiga, namun karena terjadi pro kontra di masyarakat maka harus dibatalkan.
Disperindag Jabar masih menunggu salinan aturan terkait kenaikan HET MinyaKita.
Bukan cuma klub Liga 1 saja yang bakal mendapat penambahan subsidi. Seluruh klub Liga 2 juga bakal menerima hal serupa karena ikut terdampak penundaan kompetisi.
Menurut Akhmad, jumlah itu sudah disepakati oleh tim-tim peserta dalam rapat manajer yang dilakukan secara virtual Senin 18 Juli.
CALON Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mengatakan akan memberikan hak cuti bagi ibu menyusui untuk memenuhi kebutuhan ASI ekslusif 6 bulan bagi bayi
Besaran subsidi yang diterima pegawai dengan penghasilan di bawah 5jt.
Bantuan Pemerintah untuk Keluarga Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved