MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah memperoleh persetujuan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk menambah belanja Rp393 triliun, yang mana Rp350 triliun akan dialokasikan untuk anggaran subsidi dan kompensasi energi.
Penambahan tersebut diupayakan pemerintah agar harga bahan bakar minyak (BBM) hingga listrik tidak naik di tengah disrupsi global.
"Kita menambah alokasi subsidi untuk PLN sehingga tarif listrik dicegah untuk tidak naik. Penambahan ini juga tujuannya agar pertalite, solar minyak tanah, elpiji 3 kg bisa tetap dijaga harganya," ungkap Srimul, sapaan akrab Sri Mulyani di Komplek Senayan, Jakarta, Jumat (20/5).
Menurut Srimul, pemulihan ekonomi masih ditahap awal akibat pandemi, sehingga perlu dijaga daya beli masyarakat dengan tidak menaikkan kebutuhan energi seperti pertalite yang paling banyak dikonsumsi masyarakat dengan 79% diantara BBM jenis bensin lainnya hingga harga listrik.
"Artinya, masyarakat sebagian besar terlindungi dengan tambahan Rp350 triliun dengan tambahan kompensasi tadi," tambahnya.
Baca juga: Beri Kepastian Waktu Pembayaran Kompensasi kepada Pertamina
Namun, lanjut Menkeu, pemerintah dan DPR sepakat bahwa harga listrik untuk pelanggan 3.000 VA ke atas dilakukan tariff adjustment atau penyesuaian harga listrik pada tahun ini. Menurutnya, kewenangan untuk menaikan tarif listrik berada di tangan PLN dan Kementerian ESDM.
Sejak 2017, pemerintah diketahui tidak menaikan harga listrik, akibatnya negara harus memberikan kompensasi pembiayaan listrik untuk golongan nonsubsidi.
"Tolong nanti tanya ke PLN untuk persiapannya dan Menteri ESDM (Arifin Tasrif) mengenai kapan langkah-langkah itu (terealisasi). Alokasi subsidi dan kompensasi ini naik luar biasa besar Rp350 triliun di atas Rp154 triliun yang disediakan APBN saat ini," pungkasnya. (OL-4)
