Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan tambahan anggaran subsidi energi mencapai Rp74,9 triliun pada APBN 2022.
Peningkatan ini sejalan dengan lonjakan harga minyak dunia, yang semakin jauh dari asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP). Adapun ICP diusulkan naik menjadi US$100 per barel, dari sebelumnya US$63 per barel.
Diketahui, anggaran subsidi energi tahun ini sebesar Rp134 triliun. Lalu, ada usulan tambahan anggaran sebesar Rp74,9 triliun. Artinya, untuk keseluruhan anggaran subsidi energi tahun ini melonjak hingga Rp208,9 triliun.
Baca juga: Kekhawatiran Pasokan Membuat Harga Minyak Dunia Beragam
"Dengan adanya perubahan keekonomian, kalau asumsi ICP US$100, maka subsidi energi akan menggelembung menjadi Rp208,9 triliun, atau naik Rp74,9 triliun," ungkap Ani, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja bersama Banggar DPR RI, Kamis (19/5).
Secara rinci, tambahan subsidi energi untuk BBM dan LPG 3 kg, dari awalnya Rp71,8 triliun kemudian naik menjadi Rp208,9 triliun. Lalu, tambahan untuk subsidi listrik dari Rp3,1 triliun naik menjadi Rp59,6 triliun.
Bendahara Negara juga mengusulkan tambahan kompensasi energi sebesar Rp291 triliun pada tahun ini. "Jadi, kalau harga BBM itu direfleksikan US$100 per barel, maka subsidi dan kompensasi melonjak sangat tinggi. Dari Rp152,5 triliun menjadi Rp443,6 triliun, atau naiknya Rp291 triliun," papar Ani.
Baca juga: Wapres: Warga Lokal Jangan Hanya Menonton Proses Industrialisasi
Menurutnya, anggaran kompensasi yang melonjak tinggi disebabkan beberapa aspek yang sebelumnya tidak diberi kompensasi. Seperti, kompensasi untuk Pertalite yang harganya tidak naik mencapai Rp114,7 triliun, serta listrik sebesar Rp21,4 triliun.
"Solar kita juga meledak ke Rp98,5 triliun dan untuk listrik juga Rp21,4 triliun. Jadi, anggaran untuk kompensasi akan melonjak, dari hanya dialokasikan Rp18,5 triliun menjadi Rp234,6 triliun, atau naik Rp216,1 triliun," terangnya.(OL-11)
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono angkat bicara tentang pernyataan Menkeu Sri Mulyani mengenai Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk pemberian bantuan sosial
DPRD DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sanggup menganggarkan bantuan sosial tahapan berikutnya
Dalam pelaksanaan distribusi bansos, Anies menerangkan kronologi apa saja yang dilakukan pihaknya dengan pemerintah pusat.
Kamis (6/5), Sri Mulyani menyebut Anies lepas tanggung jawab memberikan bansos kepada 1,1 juta KK di DKI Jakarta.
Ketua DPD DKI Partai Gerindra itu mencium aroma politik yang kental dalam kritik yang dilontarkan Menkeu Sri Mulyani.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Mahendra menyebut pihaknya tidak membuka akses KUAPPAS 2020 lantaran hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menegaskan akam menghapus anggaran-anggaran tidak penting dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020.
Chaidir menampik jika pengunduran diri Edy karena ditekan oleh pihak tertentu. Pasalnya Dinas Pariwisata sempat membuat kehebohan terkait anggaran Rp5 miliar untuk membayar influencer.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved