Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan tambahan anggaran subsidi energi mencapai Rp74,9 triliun pada APBN 2022.
Peningkatan ini sejalan dengan lonjakan harga minyak dunia, yang semakin jauh dari asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP). Adapun ICP diusulkan naik menjadi US$100 per barel, dari sebelumnya US$63 per barel.
Diketahui, anggaran subsidi energi tahun ini sebesar Rp134 triliun. Lalu, ada usulan tambahan anggaran sebesar Rp74,9 triliun. Artinya, untuk keseluruhan anggaran subsidi energi tahun ini melonjak hingga Rp208,9 triliun.
Baca juga: Kekhawatiran Pasokan Membuat Harga Minyak Dunia Beragam
"Dengan adanya perubahan keekonomian, kalau asumsi ICP US$100, maka subsidi energi akan menggelembung menjadi Rp208,9 triliun, atau naik Rp74,9 triliun," ungkap Ani, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja bersama Banggar DPR RI, Kamis (19/5).
Secara rinci, tambahan subsidi energi untuk BBM dan LPG 3 kg, dari awalnya Rp71,8 triliun kemudian naik menjadi Rp208,9 triliun. Lalu, tambahan untuk subsidi listrik dari Rp3,1 triliun naik menjadi Rp59,6 triliun.
Bendahara Negara juga mengusulkan tambahan kompensasi energi sebesar Rp291 triliun pada tahun ini. "Jadi, kalau harga BBM itu direfleksikan US$100 per barel, maka subsidi dan kompensasi melonjak sangat tinggi. Dari Rp152,5 triliun menjadi Rp443,6 triliun, atau naiknya Rp291 triliun," papar Ani.
Baca juga: Wapres: Warga Lokal Jangan Hanya Menonton Proses Industrialisasi
Menurutnya, anggaran kompensasi yang melonjak tinggi disebabkan beberapa aspek yang sebelumnya tidak diberi kompensasi. Seperti, kompensasi untuk Pertalite yang harganya tidak naik mencapai Rp114,7 triliun, serta listrik sebesar Rp21,4 triliun.
"Solar kita juga meledak ke Rp98,5 triliun dan untuk listrik juga Rp21,4 triliun. Jadi, anggaran untuk kompensasi akan melonjak, dari hanya dialokasikan Rp18,5 triliun menjadi Rp234,6 triliun, atau naik Rp216,1 triliun," terangnya.(OL-11)
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah memberikan dukungan pendanaan kepada bank Himbara untuk menyalurkan pinjaman kepada Kopdes Merah Putih.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved