Banggar DPR Setujui Penambahan Anggaran Empat Kemenko

BADAN Anggaran (Banggar) DPR RI memastikan anggaran empat Kementerian Koordinator bakal ditambah untuk tahun 2024. Penambahan itu sesuai dengan usulan yang diajukan empat menteri koordinator kepada parlemen.

"Usulan pagu tidak ada yang tidak bisa kita terima. Banggar bersikap melalui pimpinan akan memastikan bahwa ke-4 Menko itu mendapat tambahan anggaran pada September ketika APBN akan di-drop di Banggar. Itu jaminannya pimpinan badan dan seluruh anggota Banggar," ujar Ketua Banggar Said Abdullah dalam rapat kerja bersama pemerintah, Jakarta, Jumat (9/6).

Adapun rincian penambahan pagu tersebut, yaitu, anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disetujui penambahan sebesar Rp40,26 miliar dari Rp505,8 miliar menjadi Rp546,06 miliar.

Baca juga: Resmikan Enam Perusahaan, Menko Airlangga Apresiasi Kerja Keras BP Batam

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) bakal mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp189,89 miliar dari Rp248 miliar menjadi Rp437,89 miliar.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marinves) mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp76,39 miliar. Dus anggaran yang semula Rp327 miliar bakal menjadi Rp403,39 miliar.

Baca juga: KEK Bisa Menjadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Sementara penambahan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) sebesar Rp91,96 miliar. Dengan begitu anggaran yang semula Rp320,42 miliar akan menjadi Rp412,38 miliar.

Penambahan anggaran tersebut disetujui dengan pertimbangan tugas empat kementerian koordinator di tahun depan yang disebut cukup menantang. Kemenko Perekonomian dan Kemenko PMK, misalnya, mesti memperkuat sinergi dalam upaya pengurangan kemiskinan dan kemiskinan esktrem di 2024.

"Agenda ini memerlukan bauran kebijakan antara kementerian dan lembaga di bawah kemenko PMK dan Kemenko Perekonomian. Penting memastikan konvergensi kebijakan antara K/L berirama dengan baik dan mencapai target," jelas Said.

Lalu Kemenko Marinves juga harus memitigasi deindustrialisasi yang sudah menunjukkan gejalanya di Tanah Air. Karenanya penambahan anggaran yang diberikan diharapkan mampu mendorong kinerja kementerian untuk merevitalisasi industri di Indonesia.

Sedangkan penambahan anggaran kepada Kemenko Polhukam salah satunya ditujukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. "Menko Polhukam memiliki peran penting atas pelaksanaan Pemilu 2024 nanti," tutur Said.

(Z-9)