Banggar DPR RI: Postur RAPBN 2025 Mampu Respons Tantangan

KETUA Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Said Abdullah meyakini postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang dibahas dan disepakati oleh pemerintah dan parlemen dapat menjawab tantangan ekonomi di tahun depan.

"Saya berkeyakinan, dengan postur RAPBN 2025 itu, meskipun dengan sejumlah target yang cukup menantang, namun postur RAPBN ini cukup baik untuk merespons tantangan ekonomi kita ke depan," ujarnya melalui keterangan pers, Senin (24/6).

Adapun asumsi makro ekonomi yang disepakati untuk RAPBN 2025 ialah target pertumbuhan ekonomi di patok pada kisaran 5,1% hingga 5,5%. Tingkat inflasi pada kisaran 1,5% hingga 3,5%. Nilai tukar (kurs) Rp15.300 hingga Rp15.900 per dolar AS.

Baca juga : Alokasi Dana Rp71 Triliun untuk Program MBG Masuk Kisaran Defisit 2025

Kemudian yield SBN 10 tahun 6,9% hingga 7,2%. Harga minyak mentah Indonesia US$75 hingga US$80. Lalu lifting minyak bumi 580 ribu barel hingga 605 ribu barel dan lifting gas bumi 1.003 hingga 1.047 setara ribu barel.

"Asumi tersebut sesungguhnya tidak terpaut signifikan dari usulan asumsi ekonomi makro yang diusulkan oleh pemerintah kepada DPR, semisal, kurs batas atas Banggar DPR pada posisi Rp15.900 sementara pemerintah Rp16.000. Namun pemerintah sepakat batas atas kurs menjadi Rp15.900," kata Said.

Demikian dengan kesepakatan batas atas yield SBN yang sesuai dengan keinginan Banggar di angka atas 7,2%, lebih rendah dari usulan pemerintah 7,3%. Dari asumsi itu, Said memperkirakan pendapatan negara Rp2.986,3 triliun, belanja negara Rp3.542 triliun, defisit APBN sebesar Rp555,7 triliun (2,29% PDB) dengan asumsi PDB 2025 sebesar Rp24.270 triliun.

Baca juga : Pengamat: Defisit Rendah Jangan Jadi Disinsentif bagi Perekonomian

"Belanja negara RAPBN 2025 akan memberikan dukungan anggaran untuk Program Pak Prabowo tentang makan bergizi gratis untuk anak sekolah sebesar Rp71 triliun," kata dia.

Tax ratio juga diasumsikan bisa meningkat menjadi 10,5% terhadap PDB dan mendorong penerimaan perpajakan menjadi sebesar Rp2.548,3 triliun.

"Ini sangat challenging bagi pemerintah di tahun 2025, di tengah situasi tingkat konsumsi rumah tangga meskipun tumbuh, namun capaiannya lebih rendah dari tahun sebelumnya, serta biaya dana yang mahal," imbuh Said.

"Apalagi sejak tiga tahun terakhir tax ratio hanya mampu diraih pada level 10,3% PDB, serta komoditas ekspor kita tidak setinggi tahun 2022," pungkasnya. (Mir/Z-7)