Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
BADAN Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan (P2) APBN Tahun Anggaran (TA) 2022 untuk dibawa ke Rapat Paripurna.
“Semua setuju, semua menerima,” kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/9).
Partai PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan menyetujui pembahasan RUU naik ke tahapan selanjutnya atau Paripurna.
Sementara itu, Partai Nasdem dan Demokrat menyatakan dapat menerima dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menerima dengan catatan.
Baca juga: Ketua Banggar Sebut Polusi Udara Jakarta Sangat Mencemaskan dan Memalukan
Salah satu anggota Panja dari Partai Golkar, yaitu Nurul Arifin, menyebut bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan 16 temuan. Meski begitu, ia mengatakan bahwa temuan tersebut tak mempengaruhi kewajaran LKPP.
Ia juga menyebut bahwa Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp2.635,8 triliun yang berarti 116,31% dari APBN TA 2022 yang sebesar Rp2.266,2 triliun.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan terima kasihnya atas berlanjutnya pembahasan RUU P2 APBN TA 2022 ke tingkat selanjutnya dan juga mengapresiasi pandangan mini dari seluruh fraksi terkait RUU tersebut. (RO/S-3)
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyebut kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor jadi momentum dalam membenahi kebijakan perdagangan internasional
Said mengatakan bahwa anggota Fraksi PDIP DPR RI bakal memimpin dua komisi dan dua badan di DPR RI setelah disepakati dalam Rapat Pimpinan dan Rapat Konsultasi DPR RI.
DPR siap susun APBN 2025 untuk hadapi tantangan ekonomi
BADAN Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan agar penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% di tahun depan dapat ditunda.
BADAN Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengingatkan pemerintah untuk cermat menetapkan dan memanfaatkan defisit anggaran
KETUA Banggar DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah berhati-hati mengelola APBN tahun ini. Itu terutama karena defisit anggaran diperkirakan bakal lebih tinggi
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa menegaskan bahwa pembahasan anggaran pendidikan tidak bisa hanya sebatas pada penyelenggaraan sekolah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12% (yoy), meski dihadapkan pada ketidakpastian global
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved