Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
BADAN Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan (P2) APBN Tahun Anggaran (TA) 2022 untuk dibawa ke Rapat Paripurna.
“Semua setuju, semua menerima,” kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/9).
Partai PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan menyetujui pembahasan RUU naik ke tahapan selanjutnya atau Paripurna.
Sementara itu, Partai Nasdem dan Demokrat menyatakan dapat menerima dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menerima dengan catatan.
Baca juga: Ketua Banggar Sebut Polusi Udara Jakarta Sangat Mencemaskan dan Memalukan
Salah satu anggota Panja dari Partai Golkar, yaitu Nurul Arifin, menyebut bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan 16 temuan. Meski begitu, ia mengatakan bahwa temuan tersebut tak mempengaruhi kewajaran LKPP.
Ia juga menyebut bahwa Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp2.635,8 triliun yang berarti 116,31% dari APBN TA 2022 yang sebesar Rp2.266,2 triliun.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan terima kasihnya atas berlanjutnya pembahasan RUU P2 APBN TA 2022 ke tingkat selanjutnya dan juga mengapresiasi pandangan mini dari seluruh fraksi terkait RUU tersebut. (RO/S-3)
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyebut kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor jadi momentum dalam membenahi kebijakan perdagangan internasional
Said mengatakan bahwa anggota Fraksi PDIP DPR RI bakal memimpin dua komisi dan dua badan di DPR RI setelah disepakati dalam Rapat Pimpinan dan Rapat Konsultasi DPR RI.
DPR siap susun APBN 2025 untuk hadapi tantangan ekonomi
BADAN Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan agar penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% di tahun depan dapat ditunda.
BADAN Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengingatkan pemerintah untuk cermat menetapkan dan memanfaatkan defisit anggaran
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya terhadap sektor pendidikan. Dalam pidato yang disampaikan di hadapan civitas akademika Unhan RI
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Hingga April 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp100 triliun atau 33,1% dari target, tumbuh 4,4% (yoy), utamanya didorong oleh lonjakan penerimaan bea keluar.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Namun hingga saat ini, banyak parpol yang belum secara aktif membuka laporan pertanggungjawaban kepada publik.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved