Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
BADAN Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro untuk pendahuluan pembicaraan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024.
"Pembahasan Rancangan APBN 2024 oleh Panitia kerja (Panja) Banggar DPR menunjukkan semangat optimisme atas perekonomian nasional pada tahun 2024," kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam Rapat Kerja bersama pemerintah di Jakarta, Jumat (16/6).
Ia menyebutkan optimisme pembahasan RAPBN 2024 dilandasi dari berbagai bacaan atas proyeksi ekonomi makro Indonesia dari berbagai pihak, termasuk lembaga lembaga ekonomi yang kredibel. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi nasional masih di kisaran 5% pada 2024.
Baca juga : Ada El Nino, Pagu Anggaran Pertanian RAPBN 2024 Malah Turun?
1. Pertumbuhan ekonomi dalam rentang 5,1%- 5,7%
2. Inflasi 1,5%-3,5%
3. Nilai tukar rupiah Rp14.700 per dolar AS sampai Rp15.200 per dolar AS.
Baca juga : BI : Nilai Tukar Rupiah bakal Lebih Kuat di 2024
4. Imbal hasil surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun ditargetkan dalam rentang 6,49%-6,91%
5. Harga minyak mentah Indonesia US$75-US$80 per barel
6. Lifting minyak bumi 615 ribu sampai 640 ribu barel per hari
7. Lifting gas bumi 1,030 juta hingga 1,036 juta barel setara minyak per hari.
Dalam penjelasannya, DPR dan pemerintah memproyeksikan bahwa inflasi pada tahun depan kemungkinan stabil, yang dilandaskan pada faktor eksternal atas volatilitas harga komoditas yang relatif rendah dibanding realisasi pada tahun 2022, serta faktor internal karena makin baiknya kinerja tim pengendali inflasi pusat dan daerah.
Untuk kurs rupiah terhadap dolar AS, Banggar DPR dan pemerintah optimistis akan lebih kuat meskipun DPR Amerika Serikat (AS) dan Senat AS telah meloloskan Undang-Undang untuk menaikkan plafon utang Pemerintah AS sebesar 31,4 triliun dolar AS.
Meskipun kebijakan ini di satu sisi mengatasi permasalahan gagal bayar utang Pemerintah AS, Said menilai di sisi lain hal tersebut menunjukkan kredibilitas keuangan Pemerintah AS menurun. Dengan begitu investor masih ragu untuk terus memegang dolar AS.
Sebagai akibat potensi penurunan dolar AS, suku bunga SBN RI tenor 10 tahun akan menguat lebih baik dari tahun ini.
Terkait target lifting minyak dan gas bumi, ia menyebutkan Banggar DPR mendorong pemerintah agar mengusahakan upaya yang lebih besar.
"Meskipun hal itu tidak mudah, namun usaha ini sebagai pilihan untuk terus menjaga penerimaan negara, dan mengurangi beban impor migas. Apalagi energi baru dan terbarukan belum bisa mengambil peran dominan dengan serta merta," tutur Ketua Banggar DPR.
1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5%-5,7%
2. Angka kemiskinan 6,5%-7,5%
3. Rasio gini 0,374-0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di level 73,99-74,02
5. Target indikator pembangunan juga disetujui pada level 105-108
6. Nilai Tukar Petani (NTP) dan 107-110 untuk Nilai Tukar Nelayan (NTN)
7. Rasio perpajakan ditargetkan pada kisaran 9,95%-10,2%
Demikian informasi mengenai kesepakatan awal asumsi makro pemerintah dan DPR pada 2024 mendatang. Semoga informasi ini bermanfaat. (Ant/Z-4)
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KETUA BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada PBB untuk mendesak pembukaan blokade Gaza.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya evaluasi pembinaan di tubuh TNI agar membangun hubungan senior-junior yang saling menghormati.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mendampingi Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja di BPPMHKP Makassar.
Namun kenyataannya, mereka yang mampu dan memiliki penghasilan tetap seperti ASN bahkan mereka yang secara kategori ekonomi mampu justru ikut menerima bansos.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menegaskan komitmennya mendukung industri kreatif nasional melalui regulasi yang lebih berpihak
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyebut kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor jadi momentum dalam membenahi kebijakan perdagangan internasional
Said mengatakan bahwa anggota Fraksi PDIP DPR RI bakal memimpin dua komisi dan dua badan di DPR RI setelah disepakati dalam Rapat Pimpinan dan Rapat Konsultasi DPR RI.
DPR siap susun APBN 2025 untuk hadapi tantangan ekonomi
BADAN Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan agar penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% di tahun depan dapat ditunda.
BADAN Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengingatkan pemerintah untuk cermat menetapkan dan memanfaatkan defisit anggaran
KETUA Banggar DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah berhati-hati mengelola APBN tahun ini. Itu terutama karena defisit anggaran diperkirakan bakal lebih tinggi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved