Cegah Politisasi, Ketua Banggar DPR Minta Bansos Harus Tepat Sasaran

KETUA Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah, menjelaskan, dalam rencana anggaran, Banggar DPR bersama pemerintah telah menyetujui penebalan belanja bantuan sosial (bansos).

"Sudah kita sampaikan September 2023 lalu sebagai akibat dampak La Lina dan kenaikan harga beras, yang sangat sensitif terhadap rumah tangga miskin," jelas Said dalam keterangan pers, Rabu (3/1/2024) di Jakarta.

Said juga mewanti-wanti kepada pemerintah agar penyaluran bansos tepat waktu dan tepat sasaran.

Baca juga: Pengamat: Politisasi Bansos untuk Dongkrak Elektabilitas Prabowo-Gibran

Hal ini, menurut Said, untuk menghindari politisasi bansos menjelang pemilu dan sejatinya mekanisme penyalurannya lewat Kemensos dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan sesuai tupoksi atas dasar perintah undang-undang.

"Bansos adalah hak rakyat, karena dipungut dari pajak rakyat dan penghasilan bukan pajak yang diterima negara dari kekayaan alam di Indonesia, bukan milik pemerintah," jelas Said.

"Kebijakannya kita desain bersama di DPR. Pemerintah statusnya hanya menyalurkan kebijakan yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR," ujar Said.

Baca juga: Politisi Diingatkan agar tidak Mempolitisasi Bansos

"Jadi, tidak elok kalau ada pejabat pemerintah, program bansos adalah karena belas kasihan atau kemurahan hati pemerintah. Namun, itu memang hak rakyat yang wajib diberikan," jelas Said.

Dia pun merespons berbagai spekulasi tentang kenaikan laju belanja di akhir tahun. Menurut Said, perlu membandingkan rekam jejak pada belanja di tahun-tahun sebelumnya. Jika dilihat memang selalu ada upaya optimalisasi serapan menuju akhir tahun.

Said pun mengungkapkan, masing-masing pos belanja sudah direncanakan dalam Perpres No. 75 tahun 2023.

Baca juga: Indef: Bansos Bukan Solusi Keluar dari Kemiskinan

"Kalau ada serapan maksimal dari 85 persen bisa naik 102 persen, atau kenaikan 17 persen di akhir tahun un-audited tentu itu bukan semuanya untuk belanja bansos," ungkap Said

Menurut politikus dari Fraksi PDI Perjuangan ini, belanja negara terpecah pecah ke dalam banyak pos belanja. 

"Semisal anggaran rutin untuk alokasi belanja pegawai, di akhir tahun biasanya ada penghitungan tunjangan kinerja, selain itu ada juga serapan belanja modal, kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang, belanja subsidi, dan belanja daerah yang dialokasi melalui TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa)," papar Said. (RO/S-4)