Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
POLITISASI bantuan sosial (bansos) di masa pemilu merupakan salah satu upaya untuk mendongkrak elektabilitas paslon tertentu. Untuk saat ini, politisasi bansos tentu menguntungkan kubu Prabowo-Gibran yang mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo.
"Ya kalau saya sih melihatnya akan mendongkrak elektabilitas Prabowo-Gibran, kan dipengaruh Jokowi juga," ujar pengamat politik Ujang Komarudin kepada Media Indonesia, Senin (1/1).
Baca juga: Indef: Bansos Bukan Solusi Keluar dari Kemiskinan
Menurut Ujang, kinerja Jokowi akan memberi dampak positif bagi elektabilitas Prabowo-Gibran. Kepercayaan publik kepada pemerintahan saat ini dan program-programnya seperti bansos akan menambah dukungan kepada Prabowo-Gibran.
"Kalau Jokowi kinerja bagus, kepercayaan tinggi dari masyarakat termasuk bansos tersebut akan berdampak positif juga," imbuhnya.
Baca juga: Politisi Diingatkan agar tidak Mempolitisasi Bansos
Politisasi bansos bukan hal baru dalam dunia politik. Setiap pemilu selalu ada politisasi bansos dari pihak penguasa. "Soal bansos ini sudah terjadi sejak dulu, terjadi pada setiap pilpres, pileg," kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. (Van/S-4)
Delapan bulan lalu, Titik Kartika sempat menjalani operasi untuk pengangkatan tumor di bagian kiri wajahnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.
Mereka dibekali dengan pelatihan literasi keuangan dasar, pengembangan usaha sederhana, serta pengelolaan penjualan online
Bantuan program atensi tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Sosial dan PT Indofood.
Kondisi terkini di lokasi bencana, banjir berangsur surut walaupun masih terjadi hujan dengan intensitas ringan.
PEMERINTAH sangat serius mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial di tengah masyarakat.
Perbaikan berkala data penerima bantuan iuran dalam program JKN, dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah sampai ke sasaran yang tepat.
Pernyataan Wapres Ma'ruf Amin menyoroti kegaduhan soal penggunaan dana Baznas untuk perbaikan rumah 50 kader PDIP di wilayah Jawa Tengah.
Mensos Risma dinilai perlu mundur dari jabatannya sebagai Menteri Sosial. Sebab, Risma dinilai tak dilibatkan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah.
KOORDINATOR Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat sekaligus anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty meminta adanya upaya bersama untuk memperjelas definisi SARA
PENELITI senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Lili Romli mengagakan bantuan sosial (bansos) rawan disalahgunakan untuk memengaruhi para pemilih.
Menurut Moeldoko, bansos sudah diberikan pada masyarakat sebelum putera Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved