Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITISASI bantuan sosial (bansos) di masa pemilu merupakan salah satu upaya untuk mendongkrak elektabilitas paslon tertentu. Untuk saat ini, politisasi bansos tentu menguntungkan kubu Prabowo-Gibran yang mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo.
"Ya kalau saya sih melihatnya akan mendongkrak elektabilitas Prabowo-Gibran, kan dipengaruh Jokowi juga," ujar pengamat politik Ujang Komarudin kepada Media Indonesia, Senin (1/1).
Baca juga: Indef: Bansos Bukan Solusi Keluar dari Kemiskinan
Menurut Ujang, kinerja Jokowi akan memberi dampak positif bagi elektabilitas Prabowo-Gibran. Kepercayaan publik kepada pemerintahan saat ini dan program-programnya seperti bansos akan menambah dukungan kepada Prabowo-Gibran.
"Kalau Jokowi kinerja bagus, kepercayaan tinggi dari masyarakat termasuk bansos tersebut akan berdampak positif juga," imbuhnya.
Baca juga: Politisi Diingatkan agar tidak Mempolitisasi Bansos
Politisasi bansos bukan hal baru dalam dunia politik. Setiap pemilu selalu ada politisasi bansos dari pihak penguasa. "Soal bansos ini sudah terjadi sejak dulu, terjadi pada setiap pilpres, pileg," kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. (Van/S-4)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
PENGAMAT politik sekaligus peneliti Exposit Strategic, Arif Susanto menegaskan bahwa Pemilu 2024 menjadi pemilu terburuk sejak Pemilu 1999.
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Keadilan Pemilu bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menemukan 121 kasus dengan 31 kategori tindakan penyimpangan aparat negara
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah tidak menggunakan fasilitas negara untuk dijadikan modus politik uang pada Pemilu 2024.
Kita berharap kampanye terselubung dapat dicegah manakala aparat negara yang mengelola bansos tidak mengondisikan pemberian bansos merupakan afirmasi kandidat tertentu terhadap pemilih.
PENGAMAT Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, bantuan sosial (bansos) yang ada sekarang ini, karena ‘Pangeran’ yang berlaga di kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
BANTUAN sosial (bansos) di awal tahun ini terlihat sangat masif dilakukan oleh pemerintah terlebih di tengah masa kampanye politik. Hal itu rawan terjadinya politisasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved