Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
PENGAMAT politik sekaligus peneliti Exposit Strategic, Arif Susanto menegaskan bahwa Pemilu 2024 menjadi pemilu terburuk sejak Pemilu 1999.
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Keadilan Pemilu bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menemukan 121 kasus dengan 31 kategori tindakan penyimpangan aparat negara
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah tidak menggunakan fasilitas negara untuk dijadikan modus politik uang pada Pemilu 2024.
Kita berharap kampanye terselubung dapat dicegah manakala aparat negara yang mengelola bansos tidak mengondisikan pemberian bansos merupakan afirmasi kandidat tertentu terhadap pemilih.
PENGAMAT Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, bantuan sosial (bansos) yang ada sekarang ini, karena ‘Pangeran’ yang berlaga di kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
BANTUAN sosial (bansos) di awal tahun ini terlihat sangat masif dilakukan oleh pemerintah terlebih di tengah masa kampanye politik. Hal itu rawan terjadinya politisasi
Bantuan sosial (bansos) yang terus disalurkan pemerintah merupakan upaya untuk menaikkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
PENGAMAT politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Bakir Ihsan menilai aturan pelaksanaan pemilu sudah digariskan dengan jelas. Hal itu untuk merespons isu penggunaan anggaran negara
Agus Pambagio turut mengomentari para menteri yang ikut berkampanye dengan membagikan bantuan sosial (bansos) dalam kontestasi politik tahun ini. Hal tersebut melanggar peraturan yang ada.
Agus Pambagio menyebut bahwa pemberian bantuan pangan dari Bulog kepada 1/3 masyarakat Indonesia mengandung unsur politik.
Mensos Risma dinilai perlu mundur dari jabatannya sebagai Menteri Sosial. Sebab, Risma dinilai tak dilibatkan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah.
PAKAR ilmu politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi menilai pelanggaran pemilu khususnya ketidaknetralan ASN dan politisasi bantuan sosial (bansos)
Bantuan sosial (bansos) merupakan program negara yang anggarannya berasal dari APBN sehingga tidak berkaitan dengan pemilu. Pemerintah wajib berikan, rakyat jangan mau dipolitisasi
Isu politisasi bantuan sosial (bansos), Bulog respons pihaknya hanya mengerjakan sesuai arahan pemerintah yaitu sebagai pihak pelaksana dan penyalur.
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya akan memastikan agar program bantuan sosial (bansos) tahun 2024 tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik
PENGAMAT politik Prof Lili Romli mengatakan bahwa pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos) perlu diperkuat di tahun politik ini.
Penambahan anggaran tersebut belum didukung dengan tata kelola yang transparan sehingga rentan disalahgunakan.
PENGAWASAN ketat dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah merupakan hal penting.
KOMISI VI DPR akan memanggil Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk meminta penjelasan terkait dengan pembagian bantuan sosial
Menurut Moeldoko, bansos sudah diberikan pada masyarakat sebelum putera Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres).
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved