Politisasi Bansos Jelas Strategi Politik tanpa Etika

DIREKTUR Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati mengatakan maraknya aksi politisasi bansos oleh elite politik tidak memiliki etika. 

“Terkait dengan etika ya ini merupakan kemunduran demokrasi dan menunjukkan politik tuna adab.” tegas Neni saat dihubungi, Kamis (4/1). 

Menurutnya, penyerahan bantuan ketika masa tahapan kampanye berlangsung ini menjadi rawan untuk kepentingan politik dan pemenangan kandidat.

Baca juga: Bansos Harus Bebas dari Citra Diri Politisi

Sekelompok orang mempergunakan Bansos sebagai ajang mendulang simpati dan suara di masa kampanye. Padahal Bansos bukan ‘milik perorangan’, melainkan program pemerintah. 

“Penerima bansos adalah mereka dengan jumlah KK dan pemilih basis yang sangat jelas dan diindikasi akan dimanfaatkan oleh peserta pemilu,” ungkap Neni. 

Baca juga: Penyaluran Bansos Harus Netral

Hal ini bukan kali pertama, Neni mengungkapkan pada tahun 2019 kasus program PKH juga dipolitisasi. “Penyaluran bansos dilakukan dengan pembagian stiker dan bahan kampanye lainnya,” sebut dia. 

Penyaluran Bansos juga dilakukan pada saat-saat strategis. Misalnya masa kampanye seperti ini. Dari pusat sampai ke daerah. “Bukan hanya di pilpres ya tetapi juga untuk pileg. Biasanya modus ini digunakan saat pertemuan terbatas dan tatap muka juga reses dewan,” dia mengingatkan. 

Penyaluran bansos di masa kampanye, menurut Neni akan sulit dicegah, dilarang atau dibatasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

”Tapi justru inilah tantangan Bawaslu bisa gak sampai pembuktian merugikan dan menguntungkan peserta pemilu. Harus ada upaya progresif Bawaslu yang bisa dihadirkan dalam penegakan hukum termasuk bisa tidak Bawaslu itu memberikan himbauan agar penyerahan bansos itu ditunda sampai tahapan kampanye selesai,“ beber Neni. 

Bawaslu juga bisa menggunakan instrumen hukum diluar UU Pemilu untuk memberikan efek jera. “Sebab instrumen hukum juga tidak cukup memberikan keadilan. Bawaslu perlu menggunakan instrumen hukum diluar uu pemilu agar bisa ada sanksi dan efek jera untuk mengkaji dugaan pelanggaran,“ kata Neni. 

Sejatinya Bansos diberikan saat perekonomian sulit maupun daya beli menurun. Namun dengan maraknya pemberian Bansos di masa kampanye sarat politisasi dan seolah menunjukkan masyarakat kita dalam kondisi darurat.  

“Bawaslu bisa tidak memberikan surat himbauan untuk menunda pembagian bansos sampai dengan tahap pemungutan dan penghitungan suara selesai. Masalahnya kalau pembagian bansos ini dilakukan seolah olah kondisi masyarakat kita juga terus menerus darurat,“ tandas Neni.

Sebelumnya, aksi Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan pada saat kampanye sangat kental dengan politisasi Bansos. "Yang kasih bansos dan BLT siapa? Yang suka sama Pak Jokowi angkat tangan. Pak Jokowi itu PAN, dan PAN itu Pak Jokowi, makanya kita dukung Gibran, cocok? Gibran itu siapa sih? Anaknya Pak Jokowi,” kata Zulhas yang juga merupakan Mendag di Kendal, akhir tahun lalu. (RO/Z-7)