Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
NILAI penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur disebutkan telah mencapai puluhan miliar rupiah. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengingatkan warga penerima agar bansos tidak dipergunakan untuk judi online (judol).
Khofifah mengingatkan kepada masyarakat supaya berhati-hati dan bijak dalam memanfaatkan bansos yang diterima. Ia menekankan pentingnya sikap bijaksana di tengah perkembangan teknologi digital saat ini. Termasuk iming-iming judi online.
"Mohon dijaga bantuan sosial ini, jangan sampai dipakai judi online. Jangan sampai kepikiran, apalagi dipraktekkan," katanya usai Sapa Bansos Gubernur Khofifah' ke-23 dengan total Rp5.806.690.000 dibagikan kepada masyarakat Gresik di Pendopo Alun-Alun Kabupaten Gresik, Selasa (29/7).
Gubernur Khofifah berpesan agar seluruh warga penerima agar amanah terhadap bantuan yang diterima. Sehingga, setiap bansos yang disalurkan bisa tepat sasaran dan tepat pemanfaatan sehingga bisa memutus rantai kemiskinan masyarakat.
"Kita berharap bahwa bantuan sosial sampai kepada penerima dan tepat sasaran termasuk di dalamnya adalah tepat penggunaannya dan aman dari penyalahgunaan," ujarnya.
Nominal Bansos
Bansos yang diberikan di Gresik, di antaranya, bansos dari Dinas Sosial Jatim, terbagi untuk Program Keluarga Harapan (PKH) plus senilai Rp3.046.000.000 untuk 1.523 keluarga atau masing-masing menerima Rp2.000.000 per tahun; lalu Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp471.600.000 untuk 131 jiwa masing-masing menerima Rp3.600.000 per tahun.
Kemudian, diberikan pula Bansos Kewirausahaan Inklusif dan Produktif (KIP) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Jawa Timur Sejahtera (JAWARA) sebesar Rp18.000.000 untuk 6 jiwa; lalu Bansos KIP KPM JAWARA total Rp210.000.000 untuk 70 jiwa; Bansos KIP PUTRI JAWARA sebesar Rp300.000.000 untuk 100 jiwa.
Di kesempatan yang sama Gubernur Khofifah juga menyerahkan 33 unit alat bantu mobilitas lansia dan penyandang disabilitas senilai Rp173.690.000; Bantuan Operasional dan Tali Asih Pilar sosial seperti SDM PKH Plus, Pendamping disabilitas, TKSK, TAGANA senilai Rp617.400.000 untuk 162 orang.
Selain itu, turut disalurkan pula bantuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Jatim dengan total bantuan Rp970.000.000. Bantuan tersebut diberikan untuk BUMDESA senilai Rp400.000.000 untuk empat desa; Bantuan untuk DESA BERDAYA Rp400.000.000 yang diserahkan untuk empat Desa; serta JATIM PUSPA senilai Rp170.000.000 yang diberikan untuk satu Desa.
Berdasarkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 yang dirilis pada Jumat (25/7) lalu, angka kemiskinan di Jatim turun pada angka 9,50 persen.
Angka tersebut turun sebanyak 0,29 persen poin dari 9,79 persen pada Maret 2024 atau setara 17.940 masyarakat miskin. Sehingga, jumlah penduduk miskin kini tercatat sebanyak 3.836.520 jiwa. "Alhamdulillah angka kemiskinan di Jawa Timur terus turun. Per Maret 2025 turun menjadi 9,50 persen," ujarnya. (M-1)
Berdasarkan data yang diperoleh dari perbankan pada Februari 2025, pada 15 Mei 2025 PPATK melakukan menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved