DPRD Usul Warga Miskin KTP non-DKI Dapat Bansos

WARGA miskin yang berdomisili di DKI Jakarta tidak seluruhnya memiliki kartu tanda penduduk (KTP) DKI Jakarta.  Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan agar pemerintah provinsi (pemprov) memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI Jakarta untuk mendapatkan bansos.

“Selama kami reses, selalu ditemukan warga yang sangat layak menerima bantuan sosial (Bansos), tetapi tak pernah tersentuh bantuan pemerintah hanya karena status KTP (bukan warga DKI),” ujar Aziz melalui keterangannya, Jumat (25/7). 

Ia mendorong agar Pemprov DKI mengalokasikan anggaran khusus, sekitar 5–10 persen dari dana Bansos. Anggaran itu untuk membantu warga miskin non-KTP DKI yang menetap dan hidup di Jakarta.

Baca juga : Penerima Bansos Pakai untuk Judi Online, Wapres Ma'ruf Amin Usul Hentikan Bansos

Menurut Aziz, prosedur pengajuan Bansos saat ini terlalu rumit. Akibatnya, menyulitkan warga miskin. Kendati pun, sambung politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, warga miskin layak menerima Bansos.

“Karena mereka hidup di DKI, dan mereka juga berhak menerima bantuan dari pemerintah daerah,” tegas Aziz.

Ia juga meminta Pemprov DKI meninjau ulang kebijakan dan syarat administratif Bansos. Dengan begitu, kebijakan lebih manusiawi dan inklusif terhadap realita sosial di lapangan. (H-4)