Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menginstruksikan tindakan tegas terhadap masyarakat yang menggunakan dana bantuan sosial (bansos) untuk judi online. Wapres mengusulkan agar mereka dihapus dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Bansos yang digunakan untuk berjudi harus dicabut, itu usul saya," ujar Wapres di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (20/6)
Wapres meyakini bahwa langkah ini akan memberikan efek jera, sehingga tidak ada masyarakat yang menyalahgunakan bansos.
Baca juga : Jokowi Pastikan tak ada Bansos untuk Korban Judi Online
"Ini untuk memberikan pelajaran kepada semua orang agar menggunakan bansos untuk hal yang bermanfaat," jelasnya.
Wapres juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan bansos kepada penjudi. Bansos harus disalurkan kepada masyarakat miskin.
"Intinya hanya orang miskin, yang sudah diverifikasi memang benar-benar warga miskin dan layak menerima bansos," tandasnya. (Z-10)
Berdasarkan data yang diperoleh dari perbankan pada Februari 2025, pada 15 Mei 2025 PPATK melakukan menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Sampai bulan Juni ini, sekitar 690 rumah telah selesai diperbaiki. Total unit Rutilahu sebanyak 1.775 unit tersebar di 30 kecamatan.
TIN tampak semringah di ruang tunggu Rumah Sakit Pratama Raja sekitar pukul 8.00 Wita. Ia penuh harap matanya yang kabur bisa tersentuh dokter spesialis mata.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengapresiasi kinerja Kemensos yang dianggap telah berperan dalam menurunkan angka kemiskinan
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Meskipun dalam keadaan ekonomi yang tergolong miskin, masyarakat Indonesia merasa tetap bahagia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved