Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menginstruksikan tindakan tegas terhadap masyarakat yang menggunakan dana bantuan sosial (bansos) untuk judi online. Wapres mengusulkan agar mereka dihapus dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Bansos yang digunakan untuk berjudi harus dicabut, itu usul saya," ujar Wapres di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (20/6)
Wapres meyakini bahwa langkah ini akan memberikan efek jera, sehingga tidak ada masyarakat yang menyalahgunakan bansos.
Baca juga : Jokowi Pastikan tak ada Bansos untuk Korban Judi Online
"Ini untuk memberikan pelajaran kepada semua orang agar menggunakan bansos untuk hal yang bermanfaat," jelasnya.
Wapres juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan bansos kepada penjudi. Bansos harus disalurkan kepada masyarakat miskin.
"Intinya hanya orang miskin, yang sudah diverifikasi memang benar-benar warga miskin dan layak menerima bansos," tandasnya. (Z-10)
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Berdasarkan Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tegal Tahun 2025, persentase penduduk miskin turun menjadi 7,28% dari tahun sebelumnya yaitu 7,64%.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Sampai bulan Juni ini, sekitar 690 rumah telah selesai diperbaiki. Total unit Rutilahu sebanyak 1.775 unit tersebar di 30 kecamatan.
TIN tampak semringah di ruang tunggu Rumah Sakit Pratama Raja sekitar pukul 8.00 Wita. Ia penuh harap matanya yang kabur bisa tersentuh dokter spesialis mata.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengapresiasi kinerja Kemensos yang dianggap telah berperan dalam menurunkan angka kemiskinan
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved