Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung Jawa Barat (Jabar) terus mendorong program rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu) pada tahun 2025. Program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat, khususnya warga berpenghasilan rendah.
Untuk memastikan program ini terus berjalan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan meninjau langsung salah satu rumah penerima bantuan Rutilahu di RW 08, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap Kota Bandung pada Sabtu (28/6). Program ini bukan sekadar bantuan sosial, tetapi stimulus untuk mendorong kemandirian warga dalam memperbaiki rumahnya.
"Bantuan ini kami berikan dalam bentuk bahan bangunan dan sebagian berupa uang upah kerja. Nilainya sekitar Rp25 juta per rumah, termasuk pajak. Warga yang menerima bantuan ini bisa mengelola sendiri pengerjaannya secara gotong royong. Ini adalah bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat," ungkap Farhan.
Menurut Farhan, program ini hadir untuk memberdayakan warga, bukan menggantikan peran mereka sepenuhnya. Pemkot bantu sebagian, sisanya warga yang lanjutkan. Harapannya, warga makin mandiri dan merasa memiliki hasil perbaikannya.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung, Rizky Kusrulyadi menjelaskan, bantuan Rutilahu dari APBD ini telah menyasar 690 dari 1.775 rumah hingga pertengahan 2025.
"Sampai bulan Juni ini, sekitar 690 rumah telah selesai diperbaiki. Total unit Rutilahu-nya 1.775 unit tersebar di 30 kecamatan," bebernya.
Rizky menjelaskan, setiap unit mendapatkan bantuan sebesar Rp25 juta yang terdiri dari bahan bangunan, upah kerja sebesar kurang lebih Rp2,5 juta dan sisanya untuk pajak (PPN dan PPh). Sebelum bantuan diberikan, rumah-rumah penerima diverifikasi terlebih dahulu oleh tim teknis agar tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria.
"Rumah yang dibantu harus milik pribadi dan memiliki sertifikat. Bantuan tidak dalam bentuk uang tunai, tetapi berupa bahan dan upah untuk memastikan digunakan sesuai tujuan," ujarnya.
Untuk diketahui, selain bantuan dari APBD, di Kota Bandung juga terdapat program serupa hasil kolaborasi dengan lembaga sosial Buddha Tzu Chi. Dalam program ini, sebanyak 500 rumah akan mendapatkan bantuan rehabilitasi. Untuk tahap pertama, pembangunan akan dilakukan pada 100 rumah.
Perbedaannya, dalam program Buddha Tzu Chi, pembangunan sepenuhnya dilakukan oleh pihak lembaga. Pemkot Bandung berperan dalam membantu menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta proses verifikasi teknis. Adapun Rutilahu merupakan bagian dari program Pemkot Bandung, sepenuhnya dibiayai oleh APBD, dan dirancang untuk mendorong partisipasi serta kemandirian warga dalam menciptakan hunian yang lebih layak. (H-2)
Pemkot Bandung Jawa Barat (Jabar) bersama Ikatan Alumni Teknik Lingkungan (IATL) ITB, mengambil langkah nyata untuk menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah.
Pemkot Bandung, Jawa Barat (Jabar) menggulirkan program penguatan pendidikan karakter bagi siswa SMP, yang dikemas melalui muatan lokal pendidikan bela negara.
Pemkot Bandung akan terus memperkuat dan memperluas program perlindungan anak, mulai dari memastikan pemenuhan hak-hak anak dan menyediakan ruang bermain yang aman dan inklusif.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung Jawa Barat (Jabar) memastikan tidak ditemukan adanya beras oplosan yang beredar di pasar tradisional maupun pasar modern di Kota Bandung.
Kewenangan pengelolaan pendidikan di tingkat SD dan SMP berada di Pemkot Bandung, sementara SMA dan SMK merupakan kewenangan Pemprov Jabar.
Pemerintah Kota Bandung Jawa Barat sudah menyiapkan langkah setelah melihat sejumlah mal sepi pengunjung atau bisa dibilang mati suri.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
TIN tampak semringah di ruang tunggu Rumah Sakit Pratama Raja sekitar pukul 8.00 Wita. Ia penuh harap matanya yang kabur bisa tersentuh dokter spesialis mata.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengapresiasi kinerja Kemensos yang dianggap telah berperan dalam menurunkan angka kemiskinan
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Meskipun dalam keadaan ekonomi yang tergolong miskin, masyarakat Indonesia merasa tetap bahagia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved