Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial yang dianggap telah turut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan.
"Kami mewakili Komisi VIII DPR RI mengapresiasi Kemensos karena di Tahun 2024 ini, angka kemiskinan lebih rendah dibanding ketika sebelum covid-19 terjadi," ungkapnya, Rabu (4/9).
Dia juga menyebutkan Kemensos telah turut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan Indonesia, yang mana sebelum terjadi covid-19, angka kemiskinan Indonesia sebesar 9,22%. Namun di tahun ini, angka kemiskinan mampu dikurangi menjadi 9,03%.
Baca juga : Jumlah Penduduk Miskin Bangka Belitung Naik Signifikan
Komisi VIII DPR RI juga menyetujui usulan penambahan anggaran Kemensos pada pagu indikatif 2025. Anggaran sebesar Rp9,61 triliun diusulkan Kemensos untuk membiayai program yang belum teranggarkan yaitu bantuan permakanan bagi lanjut usia, permakanan bagi penyandang disabilitas, serta bantuan ATENSI untuk anak yatim, piatu, dan yatim piatu (YAPI).
"Terima kasih atas dukungan bapak ibu, kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp9,61 triliun," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Sebelumnya, pada pagu indikatif 2025, terdapat tiga program yang belum teranggarkan dan beberapa kegiatan yang mengalami pengurangan alokasi anggaran.
Baca juga : BPS Catat Penduduk Miskin di Indonesia Berkurang 680 Ribu Orang
"Pagu indikatif 2025 Kementerian Sosial sebanyak Rp77.188.005.512.000,- atau turun 3,49% sekitar Rp2,79 triliun dari pagu 2024," sambung Risma.
Padahal selama ini, Kemensos banyak menemukan lansia dan disabilitas terlantar yang bahkan sampai tidak bisa melakukan apa-apa karena kondisinya. Hadirnya program permakanan lansia dan disabilitas tersebut ditujukan sebagai bantuan bertahan hidup bagi mereka.
"Karena jika tidak ada ini, jangan sampai ada lansia dan disabilitas yang meninggal karena kelaparan, ini harus kita perjuangkan," tegas Risma seraya menyebutkan anggaran program tersebut sudah diajukan, namun pagu yang disetujui tidak mengakomodasi program tersebut.
Baca juga : Salah Jika Bansos untuk Cara Mengentaskan Kemiskinan
Risma juga memaparkan beberapa program dan kegiatan Kemensos yang mengalami penurunan anggaran pada pagu indikatif 2025. Penurunan anggaran tersebut meliputi kegiatan pemeliharaan pusat data, honor dan dukungan operasional SDM PKH, Program Sembako, pengadaan alat bantu disabilitas, perbaikan sarana dan prasarana UPT, pelatihan pemberdayaan masyarakat, serta sertifikasi sumber daya kesejahteraan sosial dan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial.
"Jadi sebetulnya kami sudah mengusulkan cuma tidak disetujui, pagunya tidak dikasih," ucap Risma.
Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI, MF. Nurhuda sempat menyayangkan pengurangan anggaran Kemensos pada pagu indikatif 2025, karena mengingat berbagai program yang tidak teranggarkan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat.
"Soal anggaran untuk SDM PKH ini kenapa ada pengurangan. Kami senang sekali kalau ibu mengusulkan kembali anggaran ini," ucap Nurhuda disambut jawaban Risma yang mengatakan Kemensos juga memperjuangkan untuk SDM PKH, namun porsi pagu anggaran yang diberikan kepada Kemensos belum sesuai dengan usulan yang telah dibuat sehingga diharapkan melalui DPR, usulan penambahan anggaran tersebut dapat direalisasikan.
Nurhuda juga memberi perhatian pada program permakanan lansia dan disabilitas, yang mana program tersebut sangat penting untuk dilanjutkan. "Jangan sampai dihapus, karena kalau sampai ada lansia yang meninggal karena kelaparan maka bisa menimbulkan masalah baru," tandas Nurhuda. (Z-8)
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia dengan langkah-langkah menyeluruh.
DATA Badan Pusat Statistik (BPS) belakangan ini dikritik dan menjadi diskursus di ruang publik. Itu karena angka-angka yang dirilis dianggap tidak mencerminkan realitas yang ada. Angka
Pemprov juga tengah menghapus praktik percaloan tenaga kerja dan menerapkan sistem digital dalam manajemen rekrutmen, untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor.
Peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Jumlah penduduk miskin Jakarta bertambah dan kondisi mereka semakin memburuk.
Kenaikan angka kemiskinan di Ibu Kota Jakarta pada Maret 2025 dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan garis kemiskinan dan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.
BPS selama lima dekade masih menggunakan pendekatan berbasis pengeluaran dengan item yang hampir tidak berubah, meski struktur biaya hidup masyarakat saat ini telah jauh bergeser.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Sampai bulan Juni ini, sekitar 690 rumah telah selesai diperbaiki. Total unit Rutilahu sebanyak 1.775 unit tersebar di 30 kecamatan.
TIN tampak semringah di ruang tunggu Rumah Sakit Pratama Raja sekitar pukul 8.00 Wita. Ia penuh harap matanya yang kabur bisa tersentuh dokter spesialis mata.
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Meskipun dalam keadaan ekonomi yang tergolong miskin, masyarakat Indonesia merasa tetap bahagia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved