Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial yang dianggap telah turut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan.
"Kami mewakili Komisi VIII DPR RI mengapresiasi Kemensos karena di Tahun 2024 ini, angka kemiskinan lebih rendah dibanding ketika sebelum covid-19 terjadi," ungkapnya, Rabu (4/9).
Dia juga menyebutkan Kemensos telah turut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan Indonesia, yang mana sebelum terjadi covid-19, angka kemiskinan Indonesia sebesar 9,22%. Namun di tahun ini, angka kemiskinan mampu dikurangi menjadi 9,03%.
Baca juga : Jumlah Penduduk Miskin Bangka Belitung Naik Signifikan
Komisi VIII DPR RI juga menyetujui usulan penambahan anggaran Kemensos pada pagu indikatif 2025. Anggaran sebesar Rp9,61 triliun diusulkan Kemensos untuk membiayai program yang belum teranggarkan yaitu bantuan permakanan bagi lanjut usia, permakanan bagi penyandang disabilitas, serta bantuan ATENSI untuk anak yatim, piatu, dan yatim piatu (YAPI).
"Terima kasih atas dukungan bapak ibu, kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp9,61 triliun," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Sebelumnya, pada pagu indikatif 2025, terdapat tiga program yang belum teranggarkan dan beberapa kegiatan yang mengalami pengurangan alokasi anggaran.
Baca juga : BPS Catat Penduduk Miskin di Indonesia Berkurang 680 Ribu Orang
"Pagu indikatif 2025 Kementerian Sosial sebanyak Rp77.188.005.512.000,- atau turun 3,49% sekitar Rp2,79 triliun dari pagu 2024," sambung Risma.
Padahal selama ini, Kemensos banyak menemukan lansia dan disabilitas terlantar yang bahkan sampai tidak bisa melakukan apa-apa karena kondisinya. Hadirnya program permakanan lansia dan disabilitas tersebut ditujukan sebagai bantuan bertahan hidup bagi mereka.
"Karena jika tidak ada ini, jangan sampai ada lansia dan disabilitas yang meninggal karena kelaparan, ini harus kita perjuangkan," tegas Risma seraya menyebutkan anggaran program tersebut sudah diajukan, namun pagu yang disetujui tidak mengakomodasi program tersebut.
Baca juga : Salah Jika Bansos untuk Cara Mengentaskan Kemiskinan
Risma juga memaparkan beberapa program dan kegiatan Kemensos yang mengalami penurunan anggaran pada pagu indikatif 2025. Penurunan anggaran tersebut meliputi kegiatan pemeliharaan pusat data, honor dan dukungan operasional SDM PKH, Program Sembako, pengadaan alat bantu disabilitas, perbaikan sarana dan prasarana UPT, pelatihan pemberdayaan masyarakat, serta sertifikasi sumber daya kesejahteraan sosial dan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial.
"Jadi sebetulnya kami sudah mengusulkan cuma tidak disetujui, pagunya tidak dikasih," ucap Risma.
Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI, MF. Nurhuda sempat menyayangkan pengurangan anggaran Kemensos pada pagu indikatif 2025, karena mengingat berbagai program yang tidak teranggarkan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat.
"Soal anggaran untuk SDM PKH ini kenapa ada pengurangan. Kami senang sekali kalau ibu mengusulkan kembali anggaran ini," ucap Nurhuda disambut jawaban Risma yang mengatakan Kemensos juga memperjuangkan untuk SDM PKH, namun porsi pagu anggaran yang diberikan kepada Kemensos belum sesuai dengan usulan yang telah dibuat sehingga diharapkan melalui DPR, usulan penambahan anggaran tersebut dapat direalisasikan.
Nurhuda juga memberi perhatian pada program permakanan lansia dan disabilitas, yang mana program tersebut sangat penting untuk dilanjutkan. "Jangan sampai dihapus, karena kalau sampai ada lansia yang meninggal karena kelaparan maka bisa menimbulkan masalah baru," tandas Nurhuda. (Z-8)
Ke-10 kecamatan itu, yakni Cengkareng, Kalideres, Tambora; Jagakarsa ; Johar Baru; Jatinegara; Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok; dan Kepulauan Seribu Selatan.
Iqbal menilai saat ini merupakan momentum terbaik untuk membangun dari desa.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, menegaskan bahwa program ini merupakan fondasi menuju visi Indonesia Emas 2045.
Riset terbaru mencatat capaian signifikan dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Upaya mengentaskan kemiskinan tidak cukup di atas kertas.
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Majalengka akan menggelontorkan anggaran Rp34,5 miliar untuk pengentasan kemiskinan di wilayah mereka.
Berdasarkan Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tegal Tahun 2025, persentase penduduk miskin turun menjadi 7,28% dari tahun sebelumnya yaitu 7,64%.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Sampai bulan Juni ini, sekitar 690 rumah telah selesai diperbaiki. Total unit Rutilahu sebanyak 1.775 unit tersebar di 30 kecamatan.
TIN tampak semringah di ruang tunggu Rumah Sakit Pratama Raja sekitar pukul 8.00 Wita. Ia penuh harap matanya yang kabur bisa tersentuh dokter spesialis mata.
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved