Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Tegal, Jawa Tengah (Jateng), mengklaim berhasil menurunkan presentase penduduk miskin sebesar 0,36%. Berdasarkan Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tegal Tahun 2025, persentase penduduk miskin turun menjadi 7,28% dari tahun sebelumnya yaitu 7,64%. Capaian ini telah melampaui target tingkat kemiskinan pada 2025 yang berada di rentang 7,30% - 7,60%.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Tegal Tahun 2025 di Gedung Adipura Komplek Balai Kota Tegal, Kamis (6/11).
Rakor tersebut turut dihadiri oleh istri Wali Kota Tegal, Gadis Sephi Febriana, Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah, Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono, Ketua Baznas, Kepala BPS Kota Tegal, Staf Ahli Wali Kota, Asisten Sekda, Kepala OPD, Camat dan Lurah se-Kota Tegal.
Dedy Yon mengapresiasi sekaligus berterimakasih kepada seluruh jajaran TKPK Kota Tegal terkhusus Wakil Wali Kota Tegal dan Sekretaris Daerah Kota Tegal selaku Ketua dan Wakil Ketua TKPK Kota Tegal. Namun, ia juga mengingatkan semua pihak agar tidak boleh lengah.
“Meskipun angka kemiskinan secara persentase telah menurun, kita tidak boleh lengah. Data yang tersaji menunjukkan sebuah tantangan besar dan mendesak, laju peningkatan garis kemiskinan Kota Tegal yang terus meninggi,” tegas Dedy Yon.
Dedy Yon menjelaskan bahwa garis kemiskinan yang merupakan batas minimum pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar agar dapat hidup layak kini telah mencapai Rp702.113 per kapita per bulan di 2025.
Oleh karenanya, untuk menekan laju kenaikan garis kemiskinan upaya yang dilakukan harus berfokus pada menciptakan lebih banyak peluang kerja dan pelatihan yang dapat meningkatkan pendapatan riil masyarakat miskin secara signifikan melalui program-program seperti pelatihan kerja dan penguatan UMKM.
Selanjutnya yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial yang tepat sasaran. Seperti bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (UHC/JKN PBI APBD) dan Beasiswa Siswa Miskin serta memastikan program pemberdayaan dan bantuan, dengan anggaran penanggulangan kemiskinan mencapai Rp136 miliar lebih. "Ini memanfaatkan data yang akurat, yaitu Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar benar-benar tepat sasaran," ucap Dedy Yon.
SATUKAN PERSEPSI
Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistysntono, mengajak seluruh pihak yang hadir dalam forum tersebut untuk menyatukan persepsi dalam menaggulangi kemiskinan.
"Inpres Nomor 4 Tahun 2022 sudah memberikan garis strategi apa yang harus kita fokuskan dalam rangka mengentaskan kemiskinan, ada tiga cara yaitu mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan menuntaskan kantong-kantong kemiskinan,” ujar Agus.
Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah, selaku Ketua TKPK Kota Tegal menyampaikan bahwa penanggulanagan kemiskinan di Kota Tegal tahun 2025 pihaknya akan melibatkan 12 perangkat daerah dengan total alokasi anggaran sebesar Rp136.063.576.380 yang diarahkan kepada tiga strategi utama. “Yang ingin saya tekankan adalah bagaimana tiga langkah ini nanti tepat sasaran,” tegasnya.
Menurut Tazkiyyatul, ada sejumlah langkah agar rencana tindak lanjut penanggulanagan kemiskinan Kota Tegal dapat lebih fokus dan tepat sasaran: yaitu Penguatan Akurasi Data dan Targeting, Intensifikasi Program Peningkatan Pendapatan, Sinkronisasi dan Kolaborasi Pembiayaan, Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengendalian Harga serta Monitoring dan Evaluasi Kinerja.
Dalam rakor ini juga dilaksanakan penyerahan beberapa bantuan yaitu Bantuan Penanggulangan Kemiskinan dari Baznas Kota Tegal kepada Wali Kota Tegal senilai Rp1,72 miliar, Bantuan Rehab Rumah dari Dinas Perumahan dan Permukiman dan CSR Bank Jateng Cabang Utama Provinsi Jawa Tengah senilai Rp7,12 miliar serta Bantuan Langsung Tunai untuk Buruh Pabrik Rokok dari DBHCHT senilai Rp362.400.000.(E-2)
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Sampai bulan Juni ini, sekitar 690 rumah telah selesai diperbaiki. Total unit Rutilahu sebanyak 1.775 unit tersebar di 30 kecamatan.
TIN tampak semringah di ruang tunggu Rumah Sakit Pratama Raja sekitar pukul 8.00 Wita. Ia penuh harap matanya yang kabur bisa tersentuh dokter spesialis mata.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengapresiasi kinerja Kemensos yang dianggap telah berperan dalam menurunkan angka kemiskinan
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved