Targetkan Kemiskinan 9%, Pemprov Jateng Perkuat Program Satu OPD Satu Desa Dampingan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) terus mengakselerasi program "Satu OPD Satu Desa Dampingan" sebagai strategi utama pengentasan kemiskinan. Sejak diluncurkan pada 2019 hingga 2025, inisiatif ini telah berhasil menjangkau 452 desa di 18 kabupaten prioritas.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, menegaskan bahwa program ini merupakan fondasi menuju visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang kokoh harus bermula dari desa sebagai penopang utama ketahanan pangan.

“Kalau ekonomi desa semakin baik, maka dampaknya juga akan baik bagi perkotaan. Kita ingin kemiskinan turun secara masif melalui kemandirian masyarakat desa,” ujar Taj Yasin saat Rapat Evaluasi Desa Dampingan 2025 di Kompleks Kantor Gubernur, Rabu (17/12).

Baca juga : Peringatan Cuaca Ekstrem, 7 Daerah Siaga Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi di Karimunjawa

Taj Yasin yang juga Ketua TKPKD Jawa Tengah menekankan bahwa komitmen pemerintah dirangkum dalam tagline "Ngopeni Nglakoni". Baginya, ini bukan sekadar slogan, melainkan instruksi kerja bagi seluruh aparatur negara.

“Kita harus benar-benar mengopeni (merawat) masyarakat, dan apa yang menjadi aduan harus kita lakoni (kerjakan) dengan tindakan konkret,” tegasnya.

Hingga saat ini, program tersebut telah menyalurkan berbagai bantuan infrastruktur dan sosial yang bersumber dari kolaborasi APBN, Baznas, serta Corporate Social Responsibility (CSR), antara lain pembangunan 4.636 unit rumah tidak layak huni. Pengadaan 7.523 unit jamban keluarga. Penyediaan listrik murah bagi 1.292 KK. Pembangunan jaringan air bersih, jalan, dan jembatan desa.

Saat ini, tingkat kemiskinan Jawa Tengah berada di angka 9,48 persen, dengan target penurunan hingga ke level 9 persen. Pada tahun 2026, fokus program akan diarahkan ke 16 kabupaten terpilih guna memastikan angka kemiskinan ekstrem terus terkikis hingga 2027.

Plt Kepala Biro Kesra Setda Jateng, Gunawan Sudarsono, menambahkan bahwa pihaknya juga menggandeng perguruan tinggi dan pihak swasta untuk memperluas cakupan pendampingan. "Kami ingin publikasi panduan ini menjadi acuan agar desa-desa di Jawa Tengah semakin berdaya dan mandiri," pungkasnya. (HT/P-5)