Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota Palangka Raya berkomitmen dalam menurunkan angka kemiskinan di wilayah setempat. Target penurunan ini menjadi agenda prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Palangka Raya, Ahmad Zaini saat membuka Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Sinergitas Penanggulangan Kemiskinan Kota Palangka Raya di Aula Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Kamis (19/2).
Dikatakan Zaini, tingkat kemiskinan di Kota Palangka Raya tercatat sebesar 3,52 persen pada 2024, namun mengalami kenaikan menjadi 3,62 persen pada 2025. Saat ini, jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 11.200 jiwa dari total populasi penduduk yang mencapai kurang lebih 310.000 jiwa.
“Untuk tahun ini Pemko menargetkan tingkat kemiskinan menjadi 3,30 persen. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami mengingat adanya tren kenaikan dalam dua tahun terakhir,” jelas Zaini.
Peningkatan persentase tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya standar Garis Kemiskinan (GK) di Kota Palangka Raya. Kenaikan GK ini mengindikasikan adanya peningkatan harga kebutuhan pokok dan pergeseran pola konsumsi masyarakat.
Zaini menekankan bahwa untuk memutus tren kenaikan ini, diperlukan langkah-langkah strategi yang terukur. Ia meminta seluruh jajaran Perangkat Daerah untuk memastikan akurasi data sasaran agar bantuan dan program tepat sasaran.
“Kita harus memastikan agar tren kenaikan ini tidak berlanjut. Kuncinya ada pada akurasi data, konvergensi program, serta kualitas pelaksanaan di lapangan. Intervensi penanggulangan kemiskinan tahun ini harus benar-benar efektif,” ujar Zaini.
Lebih lanjut, ia berharap agar seluruh program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara inklusif dan sinergis.
“Melalui koordinasi yang kuat antara sektor, diharapkan target penurunan angka kemiskinan sesuai RPJMD dapat tercapai demi kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya,” pungkasnya. (H-3)
kekisruhan pasien gagal ginjal yang dinonaktifkan dari PBI BPJS Kesehatan merupakan muara dari politisasi angka kemiskinan.
Ke-10 kecamatan itu, yakni Cengkareng, Kalideres, Tambora; Jagakarsa ; Johar Baru; Jatinegara; Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok; dan Kepulauan Seribu Selatan.
Iqbal menilai saat ini merupakan momentum terbaik untuk membangun dari desa.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, menegaskan bahwa program ini merupakan fondasi menuju visi Indonesia Emas 2045.
Riset terbaru mencatat capaian signifikan dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Bupati OKU Timur Lanosin menekankan bahwa program harus dibangun dengan pemahaman yang mendalam terhadap visi dan misi kepala daerah, bukan sekadar jargon.
Retret mesti disampaikan kepada kepala daerah terpilih bahwa perlu menghargai pendapat dari para kepala dinas dan tidak sembarangan merombak tanpa pertimbangan tertentu.
Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggelar Musrenbang untuk merumuskan RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025.
Pelatihan P3PD bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kepala desa beserta perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved