Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
Riset terbaru mencatat capaian signifikan dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah indikator kesejahteraan rakyat menunjukkan perbaikan paling kuat dalam sejarah Indonesia, mulai dari penurunan tingkat kemiskinan hingga turunnya angka pengangguran ke titik terendah dalam 30 tahun terakhir. Menurut laporan hasil riset NEXT Indonesia Center bertajuk Mengubah Indonesia, berbagai kebijakan yang berpihak pada rakyat diklaim mulai menunjukkan hasil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah NEXT menunjukkan angka kemiskinan nasional pada Maret 2025 turun, yang disebut sebagai terendah sepanjang sejarah Indonesia.
"Tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2025 turun ke posisi 8,47%, terendah sepanjang sejarah. Angka ini setara dengan penurunan jumlah warga miskin sebesar 1,37 juta jiwa, sehingga menjadi 23,85 juta jiwa,” demikian tulis NEXT Indonesia dalam laporan risetnya.
Penurunan paling signifikan terjadi di wilayah perdesaan, di mana angka kemiskinan turun dari 11,34% menjadi 11,03%. Sementara di perkotaan, meski sedikit meningkat karena faktor harga pangan, dampak positif dari program bantuan langsung dan peningkatan produktivitas desa tetap menjaga tren nasional tetap menurun. Riset NEXT juga menyoroti capaian penting di sektor ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2025 tercatat 4,76%, level terendah sejak 1995. Dari total 153,05 juta angkatan kerja, sebanyak 145,77 juta orang telah bekerja.
"Turunnya tingkat kemiskinan selaras dengan menciutnya tingkat pengangguran terbuka. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 mencapai 4,76%. Ini adalah angka terendah dalam 30 tahun terakhir atau sejak tahun 1995 yang mencapai 7,42%," lanjutnya.
Selain itu, NEXT juga mencatat, 31,2 juta anak telah menikmati manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Di bidang pendidikan, 165 Sekolah Rakyat kini beroperasi dengan total 15.370 siswa dari keluarga prasejahtera.
"Presiden Prabowo menargetkan 100 sekolah baru setiap tahunnya, terutama di wilayah kantong-kantong masyarakat yang ekonominya paling lemah. Program juga diarahkan agar menjangkau lapisan menengah ke bawah," tulis NEXT.
Sementara itu, 83.132 Koperasi Desa Merah Putih telah berdiri di seluruh Indonesia, dengan lebih dari 1 juta anggota aktif, memperkuat ekonomi desa dari bawah. Dan di sektor kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau 46,2 juta warga di 38 provinsi, menjadi pondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. (E-3)
Andra Soni mengawali pemaparan dengan letak wilayah yang dekat dengan Jakarta sehingga menguntungkan dalam pembangunan Provinsi Banten.
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan pentingnya integrasi program-program strategis pemerintah sebagai langkah percepatan pengentasan kemiskinan.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia.
WACANA pemotongan gaji pejabat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dinilai logis sebagai langkah penghematan anggaran negara.
Wacana pemotongan gaji pejabat negara bukan hanya urusan angka atau penghematan, namun pernyataan politik yang benar-benar bisa menjadi politik simbolis atau otoritas moral.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan lahan milik badan usaha milik negara (BUMN) tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas komersial.
KETUA PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengomentari rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin melakukan pemotongan gaji pejabat khususnya para menteri dan anggota DPR RI.
EKONOM CORE Yusuf Rendy Manilet melihat langkah Presiden Prabowo Subianto yang membuka opsi pengurangan gaji pejabat negara sebagai inisiatif yang patut diapresiasi.
Purbaya juga melihat saat ini belum ada urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan defisit APBN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved