Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
STRATEGI pengentasan kemiskinan yang cenderung menggunakan bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah saat ini dinilai tidak efektif. Bahkan dikhawatirkan pemerintah akan meninggalkan permasalahan kemiskinan yang lebih besar.
Hal itu dikemukakan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Minggu (18/2). Sebelumnya, pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyatakan pemerintah optimis target untuk mengentaskan kemiskinan di tahun ini (2024) dapat tercapat. Menurutnya, sejauh ini program pemerintah masih sesuai target.
“Tahun 2023 (kemiskinan) masih berada di 9,36%. Target RPJMN 7,5%. Berarti 2024 harus turun sekitar 1,86%. Untuk kemiskinan ekstrem 2023 berada di 1,12%. Target 2024 0%. Paling tidak harus di bawah 0,5%,” ungkap Muhadjir kepada Media Indonesia/
Baca juga : Penyaluran Bansos PKH dan Sembako 2024 Dimulai, KPM Apresiasi Pelayanan Kantor Pos
Faisal menjelaskan bahwa dalam melihat permasalahan kemiskinan tidak dapat dilihat hanya dari capaian indikator tingkat kemiskinan. Pasalnya, standar yang digunakan pemerintah jauh di bawah garis kemiskinan atau tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh PBB.
"Memang kalau kita lihat yang di bawah garis kemiskinan jumlahnya melonjak karena pandemi, saat ini sudah kembali ke posisi sebelum pandemi. Tapi permasalahan besarnya banyak masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan tapi bukan orang sejahtera, tetap masuk kategori miskin,” kata Faisal.
Hal itu disebabkan pemerintah fokusnya cenderung hanya untuk menekan garis kemiskinan melalui program bansos. Padahal hal itu harusnya bukan jadi strategi utama. Jika hanya bansos yang menjadi strategi pemerintah, terutama di tahun ini bansos dikucurkan secara masif, memang target penurunan kemiskinan dapat tercapai, namun masyarakat tidak dapat naik kelas menuju sejahtera dan tetap berada di posisi yang sama.
Baca juga : Bansos Sangat Jelas Digunakan sebagai Alat Politik, Ini Argumennya
“Akar permasalahannya belum jelas sampai saat ini karena belum ada yang bisa naik kelas ke sejahtera dan tidak bisa mereka dapatkan (kesejahteraan) hanya dengan bansos," imbuhnya. Menurut Faisal yang harus ditingkatkan yakni pemberdayaan ekonomi dan harus mendapatkan pekerjaan layak dan sesuai untuk mendapat penghasilan lebih tinggi. Sehingga nantinya penghasilan dan pengeluarannya itu bisa diangkat di atas level kemiskinan.(H-1)
Paviliun Indonesia tidak hanya menyajikan kekayaan alam dan keberagaman budaya Indonesia, tetapi juga memperkenalkan potensi ekonomi, peluang investasi, dan kerja sama di panggung global.
Pada sesi penjurian, para kepala daerah atau yang mewakili langsung memaparkan program unggulan, inovasi daerah, dan strategi keberlanjutan.
Kick-off I-SIM 2025 ini sekaligus melanjutkan momentum Indonesia’s SDGs Action Awards (SAA) 2025 yang sebelumnya digelar Kementerian PPN/Bappenas bersama BGN.
Uni Eropa mendukung upaya Indonesia dalam mengembangkan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif
MENTERI PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mendorong reindustrialisasi sebagai langkah strategis untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Pencapaian target ekonomi bisa terwujud melalui kemitraan erat pemerintah dan pelaku usaha sebagai mesin ganda yang mendorong produktivitas sektor riil.
Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan usaha sebesar Rp5 juta per keluarga terdampak bencana. Bantuan ini disalurkan melalui Pokja Pemberdayaan Pasca Bencana.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan BNPB, TNI, Polri, BPBD dan Pemda terus mempercepat upaya distribusi bufferstock logistik,
SEKRETARIS Jenderal Kemensos Robben Rico mengatakan penerima BLT kesra sudah 85 persen dari target, sedangkan Menko Airlangga mengatakan sudah 26,2 juta orang menerima bantuan itu dari 35 juta
Kementerian Sosial memberikan atensi khusus terhadap penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, terutama di wilayah yang masih terisolasi seperti Aceh Tamiang.
Kemensos mendirikan 30 dapur umum yang menyediakan lebih dari 80 ribu porsi makanan per hari untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
MENTERI Sosial Syaifullah Yusuf memastikan pemerintah pusat sudah menurunkan tim ke lokasi bencana hidrometeorologi di Sumatra.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved