Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
STRATEGI pengentasan kemiskinan yang cenderung menggunakan bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah saat ini dinilai tidak efektif. Bahkan dikhawatirkan pemerintah akan meninggalkan permasalahan kemiskinan yang lebih besar.
Hal itu dikemukakan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Minggu (18/2). Sebelumnya, pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyatakan pemerintah optimis target untuk mengentaskan kemiskinan di tahun ini (2024) dapat tercapat. Menurutnya, sejauh ini program pemerintah masih sesuai target.
“Tahun 2023 (kemiskinan) masih berada di 9,36%. Target RPJMN 7,5%. Berarti 2024 harus turun sekitar 1,86%. Untuk kemiskinan ekstrem 2023 berada di 1,12%. Target 2024 0%. Paling tidak harus di bawah 0,5%,” ungkap Muhadjir kepada Media Indonesia/
Baca juga : Penyaluran Bansos PKH dan Sembako 2024 Dimulai, KPM Apresiasi Pelayanan Kantor Pos
Faisal menjelaskan bahwa dalam melihat permasalahan kemiskinan tidak dapat dilihat hanya dari capaian indikator tingkat kemiskinan. Pasalnya, standar yang digunakan pemerintah jauh di bawah garis kemiskinan atau tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh PBB.
"Memang kalau kita lihat yang di bawah garis kemiskinan jumlahnya melonjak karena pandemi, saat ini sudah kembali ke posisi sebelum pandemi. Tapi permasalahan besarnya banyak masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan tapi bukan orang sejahtera, tetap masuk kategori miskin,” kata Faisal.
Hal itu disebabkan pemerintah fokusnya cenderung hanya untuk menekan garis kemiskinan melalui program bansos. Padahal hal itu harusnya bukan jadi strategi utama. Jika hanya bansos yang menjadi strategi pemerintah, terutama di tahun ini bansos dikucurkan secara masif, memang target penurunan kemiskinan dapat tercapai, namun masyarakat tidak dapat naik kelas menuju sejahtera dan tetap berada di posisi yang sama.
Baca juga : Bansos Sangat Jelas Digunakan sebagai Alat Politik, Ini Argumennya
“Akar permasalahannya belum jelas sampai saat ini karena belum ada yang bisa naik kelas ke sejahtera dan tidak bisa mereka dapatkan (kesejahteraan) hanya dengan bansos," imbuhnya. Menurut Faisal yang harus ditingkatkan yakni pemberdayaan ekonomi dan harus mendapatkan pekerjaan layak dan sesuai untuk mendapat penghasilan lebih tinggi. Sehingga nantinya penghasilan dan pengeluarannya itu bisa diangkat di atas level kemiskinan.(H-1)
Pemerintah telah menyiapkan delapan strategi dan satu langkah kebijakan untuk mendorong ekonomi tumbuh 8% berkelanjutan.
RPJMN 2025-2029 memuat program prioritas pemerintah, dari makan bergizi gratis hingga swasembada pangan, yang harus diprioritaskan dalam penggunaan anggaran.
Buku Putih menyajikan analisis mendalam mengenai kebutuhan keahlian untuk mencapai output strategis, juga menyoroti pentingnya pembentukan pusat keunggulan.
Ke depannya angka partisipasi kasar (APK) PAUD dapat dinaikkan. Pasalnya, saat ini APK PAUD masih jauh di bawah SD dan hal ini tidak boleh terjadi lagi.
SEBAGAI bagian dari implementasi Visi Indonesia Emas 2045, Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045.
Apabila permasalahan susut dan sisa pangan di Indonesia bisa teratasi, maka ke depan Indonesia tidak perlu melakukan impor bahan pangan, khususnya beras.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala melalui website atau aplikasi milik kemensos yang resmi agar informasi akurat dan terpercaya.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala.
Kemensos mulai melakukan finalisasi pembukaan Sekolah Rakyat, program pendidikan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
Kondisi tempat tinggal orangtua siswa sekolah rakyat juga menjadi perhatian serius pemerintah.
Kepala Sentra Paramita Mataram Arif Rohman berharap program ini dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mencegah terputusnya kesempatan bersekolah di kalangan keluarga miskin ekstrem.
Gus Ipul menambahkan, saat ini sudah ada sejumlah lokasi yang sudah disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved