Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
STRATEGI pengentasan kemiskinan yang cenderung menggunakan bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah saat ini dinilai tidak efektif. Bahkan dikhawatirkan pemerintah akan meninggalkan permasalahan kemiskinan yang lebih besar.
Hal itu dikemukakan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Minggu (18/2). Sebelumnya, pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyatakan pemerintah optimis target untuk mengentaskan kemiskinan di tahun ini (2024) dapat tercapat. Menurutnya, sejauh ini program pemerintah masih sesuai target.
“Tahun 2023 (kemiskinan) masih berada di 9,36%. Target RPJMN 7,5%. Berarti 2024 harus turun sekitar 1,86%. Untuk kemiskinan ekstrem 2023 berada di 1,12%. Target 2024 0%. Paling tidak harus di bawah 0,5%,” ungkap Muhadjir kepada Media Indonesia/
Baca juga : Penyaluran Bansos PKH dan Sembako 2024 Dimulai, KPM Apresiasi Pelayanan Kantor Pos
Faisal menjelaskan bahwa dalam melihat permasalahan kemiskinan tidak dapat dilihat hanya dari capaian indikator tingkat kemiskinan. Pasalnya, standar yang digunakan pemerintah jauh di bawah garis kemiskinan atau tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh PBB.
"Memang kalau kita lihat yang di bawah garis kemiskinan jumlahnya melonjak karena pandemi, saat ini sudah kembali ke posisi sebelum pandemi. Tapi permasalahan besarnya banyak masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan tapi bukan orang sejahtera, tetap masuk kategori miskin,” kata Faisal.
Hal itu disebabkan pemerintah fokusnya cenderung hanya untuk menekan garis kemiskinan melalui program bansos. Padahal hal itu harusnya bukan jadi strategi utama. Jika hanya bansos yang menjadi strategi pemerintah, terutama di tahun ini bansos dikucurkan secara masif, memang target penurunan kemiskinan dapat tercapai, namun masyarakat tidak dapat naik kelas menuju sejahtera dan tetap berada di posisi yang sama.
Baca juga : Bansos Sangat Jelas Digunakan sebagai Alat Politik, Ini Argumennya
“Akar permasalahannya belum jelas sampai saat ini karena belum ada yang bisa naik kelas ke sejahtera dan tidak bisa mereka dapatkan (kesejahteraan) hanya dengan bansos," imbuhnya. Menurut Faisal yang harus ditingkatkan yakni pemberdayaan ekonomi dan harus mendapatkan pekerjaan layak dan sesuai untuk mendapat penghasilan lebih tinggi. Sehingga nantinya penghasilan dan pengeluarannya itu bisa diangkat di atas level kemiskinan.(H-1)
Uni Eropa mendukung upaya Indonesia dalam mengembangkan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif
MENTERI PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mendorong reindustrialisasi sebagai langkah strategis untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Pencapaian target ekonomi bisa terwujud melalui kemitraan erat pemerintah dan pelaku usaha sebagai mesin ganda yang mendorong produktivitas sektor riil.
Pemerintah telah menyiapkan delapan strategi dan satu langkah kebijakan untuk mendorong ekonomi tumbuh 8% berkelanjutan.
RPJMN 2025-2029 memuat program prioritas pemerintah, dari makan bergizi gratis hingga swasembada pangan, yang harus diprioritaskan dalam penggunaan anggaran.
Buku Putih menyajikan analisis mendalam mengenai kebutuhan keahlian untuk mencapai output strategis, juga menyoroti pentingnya pembentukan pusat keunggulan.
Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kebutuhan dasar bagi para korban gempa bumi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, telah terpenuhi
KPK kembali mengembangkan kasus dugaan rasuah terkait penyaluran bansos di Kemensos. Surat perintah penyidikan (sprindik) diterbitkan dari Agustus 2025.
Kemensos mengirim bantuan logistik untuk korban bencana gempa di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dipimpin Inspektur Jenderal Kemensos, Dody Sukmono, yang tampil mengenakan pakaian adat Dayak.
Kemensos menelusuri temuan penerima bansos yang terindikasi tidak wajar. Dalam data tersebut, sejumlah nama tercatat sebagai pegawai BUMN, dokter, hingga manajer perusahaan.
Selama lima hari para peserta akan dilatih mengelola sistem Dapodik dan LCMS dalam pendataan peserta didik, sarana prasarana, dan aspek pendukung lainnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved