Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PENGAMAT kebijakan publik, Agus Pambagio menyebut bahwa pemberian bantuan pangan dari Bulog kepada 1/3 masyarakat Indonesia mengandung unsur politik. Hal tersebut karena ia menduga Sekretaris Utama (Sestama) Bulog yang berada di dalam dunia politik.
"Ya itu ada sestama-nya, sestama-nya karena tahun politik juga ingin mendulang suara presiden jadi juru kampanye ya begitu jadinya," kata Agus saat dihubungi pada Selasa (23/1).
Bantuan yang diberikan kepada masyarakat, jelas Agus itu hanya diberikan apabila negara dalam kondisi yang darurat.
Baca juga:
Mahfud Md Singgung Janji Jokowi tidak Impor Pangan
"Bantuan hanya diberikan kalau keadaan darurat, sekarang keadaan darurat apa? Pandemi sudah gak ada, bencana alam juga gak ada, lah ngapain?" ujar dia.
Agus berpesan, agar masyarakat Indonesia tidak terlalu bergantung kepada bantuan, alangkah baiknya pemerintah saat ini menyediakan lapangan pekerjaan bagi para warganya.
Baca juga:
Kritik Program Food Estate, Cak Imin Prihatin Program Pengadaan Pangan
"Siapkan pekerjaan, kan gitu, kalau dikasih terus gitu ya dampaknya seperti yang anda katakan tadi bisa membuat mereka tidak mandiri," pungkasnya. (Fal/Z-7)
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala melalui website atau aplikasi milik kemensos yang resmi agar informasi akurat dan terpercaya.
HARGA beras medium kini sudah mendekati Rp14.000 per kg.
DIREKTUR Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Bayu Krisnamurthi mengatakan bantuan pangan beras akan disalurkan kembali pada 15 Februari 2024.
Bapanas menegaskan bahwa bantuan pangan berupa beras yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat miskin bukan bentuk politisasi jelang pemilihan umum (pemilu) 2024
Bantuan dari pemerintah pusat tersebut diserahkan Pj Gubernur Bahtiar didampingi Pj Bupati Takalar Setiawan Aswad, serta unsur Forkopimda, Rabu (31/1).
Bantuan diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Rissalwan sepakat dengan keputusan Gubernur Pram yang menggunakan pendekatan hati-hati terkait pencabutan bansos ini.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tidak akan menarik penyaluran bantuan sosial (bansos) pada warga Jakarta yang kedapatan bermain judi online (judol).
Bansos senilai total Rp5.806.690.000 dibagikan kepada masyarakat Gresik di Pendopo Alun-Alun Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Berdasarkan data yang diperoleh dari perbankan pada Februari 2025, pada 15 Mei 2025 PPATK melakukan menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved