Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PENGAMAT kebijakan publik, Agus Pambagio menyebut bahwa pemberian bantuan pangan dari Bulog kepada 1/3 masyarakat Indonesia mengandung unsur politik. Hal tersebut karena ia menduga Sekretaris Utama (Sestama) Bulog yang berada di dalam dunia politik.
"Ya itu ada sestama-nya, sestama-nya karena tahun politik juga ingin mendulang suara presiden jadi juru kampanye ya begitu jadinya," kata Agus saat dihubungi pada Selasa (23/1).
Bantuan yang diberikan kepada masyarakat, jelas Agus itu hanya diberikan apabila negara dalam kondisi yang darurat.
Baca juga:
Mahfud Md Singgung Janji Jokowi tidak Impor Pangan
"Bantuan hanya diberikan kalau keadaan darurat, sekarang keadaan darurat apa? Pandemi sudah gak ada, bencana alam juga gak ada, lah ngapain?" ujar dia.
Agus berpesan, agar masyarakat Indonesia tidak terlalu bergantung kepada bantuan, alangkah baiknya pemerintah saat ini menyediakan lapangan pekerjaan bagi para warganya.
Baca juga:
Kritik Program Food Estate, Cak Imin Prihatin Program Pengadaan Pangan
"Siapkan pekerjaan, kan gitu, kalau dikasih terus gitu ya dampaknya seperti yang anda katakan tadi bisa membuat mereka tidak mandiri," pungkasnya. (Fal/Z-7)
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala melalui website atau aplikasi milik kemensos yang resmi agar informasi akurat dan terpercaya.
HARGA beras medium kini sudah mendekati Rp14.000 per kg.
DIREKTUR Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Bayu Krisnamurthi mengatakan bantuan pangan beras akan disalurkan kembali pada 15 Februari 2024.
Bapanas menegaskan bahwa bantuan pangan berupa beras yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat miskin bukan bentuk politisasi jelang pemilihan umum (pemilu) 2024
Bantuan dari pemerintah pusat tersebut diserahkan Pj Gubernur Bahtiar didampingi Pj Bupati Takalar Setiawan Aswad, serta unsur Forkopimda, Rabu (31/1).
Bantuan diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan masih banyak penerima bansos yang mengalami kesulitan dalam mencairkan dana karena masalah maladministrasi
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Mensos berharap pemerintah daerah dapat menaati seluruh peraturan yang ada agar distribusi bansos dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Gagal salur ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved