Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
BANTUAN Pangan Non-Tunai (BPNT) Tahap ke-2 tahun ini kembali disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dengan nominal Rp600 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran tersebut merupakan bantuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.
Cara cairkan BPNT tahak ke-2 tersebut bisa melalui 2 cara. Pertama melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau langsung masuk ke rekening penerima melalui bank Himbara dengan begitu bantuan bisa ditarik lewat ATM masing-masing.
Cara kedua melalui PT Pos Indonesia. Namun skema ini hanya diterapkan di wilayah yang tidak memiliki akses perbankan. Kantor pos akan mengirim undangan kepada Penerima Manfaat (PM) dan PM membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk mencairkan bantuan secara tunai.
Masyarakat bisa cek pencairan BPNT tahap ke-2 melalui HP dengan mudah:
Cara lain yang juga mudah bisa dengan cara masuk melalui browser Google:
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala melalui website atau aplikasi milik kemensos yang resmi agar informasi akurat dan terpercaya.(H-2)
Kemensos kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp600 ribu pada September 2025. Penyaluran ini masuk ke tahap ketiga program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta PKH.
Jadwal pencairan bansos September 2025: BPNT Rp600 ribu per KPM dan PKH sesuai kategori. Cek penerima lewat website atau aplikasi Cek Bansos.
Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) tahap 3 September 2025 yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
HARGA beras medium kini sudah mendekati Rp14.000 per kg.
DIREKTUR Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Bayu Krisnamurthi mengatakan bantuan pangan beras akan disalurkan kembali pada 15 Februari 2024.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
KEMENTERIAN Sosial menyalurkan bantuan logistik sekaligus melakukan pendataan korban terdampak bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) terus mengintensifkan upaya pemulihan pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved