Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
DIREKTUR Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Bayu Krisnamurthi mengatakan bantuan pangan beras (bansos beras) akan disalurkan kembali pada 15 Februari 2024. Sebelumnya pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara bantuan pangan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu 2024) karena cadangan beras pemerintah (CBP) menipis.
"Tanggal 15 (Maret) jalan lagi. Bantuan pangan jalan lagi tanggal 15," ujarnya seusai rapat internal mengenai perberasan nasional dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/2). Turut hadir, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi,
Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan lain-lain.
Baca juga : Presiden Upayakan Bantuan Beras Berlanjut hingga Juni 2024
Saat ini, sambungnya, stok beras di gudang Bulog, sebanyak 1,189 juta termasuk stok beras premium. Adapun kuota impor beras tahun 2024 sebanyak 2 juta ton. Sedangkan yang baru terealisasi 500 ribu ton. Impor itu, sebut Bayu, akan dilanjutkan untuk mengantisipasi menurunnya ketersediaan pangan (paceklik).
"Ya kan masih panjang tahun. Masih akan melewati paceklik (masa) Juni Juli, Oktober dan seterusnya jadi kita harus persiapan panjang," terang Bayu.
Sebelumnya sempat dilaporkan bahwa ketersediaan beras khususnya premium langka di pasaran. Meski demikian, ia menegaskan tidak ada pembatasan pembelian beras premium.
Baca juga : Menko PMK Muhadjir Effendy Berharap Pilpres 2024 Satu Putaran
"Enggak ada, berapapun yang dibutuhkan sepanjang sesuai aturan," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan bantuan pangan beras dihentikan sementara pada 8--14 Februari untuk menghormati proses pemilu. Ia menampik bantuan itu berpengaruh pada kelangkaan beras premium di pasaran.
"Jadi bansos (bantuan sosial) itu enggak mempengaruhi itu," kata Arief.
Baca juga : Masifnya Bagi-Bagi Bansos Picu Kenaikan Harga Telur dan Beras
(Z-9)
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mendesak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Food Station bersikap terbuka terkait beras oplosan.
Pemerintah tengah melakukan transformasi standar mutu dan harga eceran tertinggi (HET) beras untuk menjawab tantangan perberasan saat ini.
Pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah pusat telah diperiksa secara langsung guna memastikan kualitas harum, warna baik.
Pemerintah resmi mengubah klasifikasi penjualan beras dari sebelumnya berdasarkan kualitas (medium dan premium) menjadi dua kategori baru.
Total proyeksi produksi beras sampai Agustus dapat mencapai 24,96 juta ton, sementara total konsumsi beras Januari-Agustus membutuhkan 20,66 juta ton.
Inspeksi bersama KPPU Kanwil I Medan, Disperindag Sumut dan Bulog menemukan produsen beras premium berhenti beroperasi akibat ketiadaan bahan baku.
Rencana pemberian bantuan pangan tersebut merupakan instruksi dari bupati.
Presiden Jokowi telah menyetujui untuk melanjutkan pemberian bantuan pangan beras 10 kg per bulan bagi 22 juta lebih Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Meski tidak akan sampai Desember 2024.
Bantuan diberikan untuk mengurangi beban keluarga miskin, mengentaskan kemiskinan, menanggulangi kekurangan pangan dan gizi, serta menurunkan angka stunting.
Di Kota Sukabumi terdapat sebanyak 26.244 keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan tersebut
Bantuan beras pemerintah yang digulirkan bagi KPM tentu sangat membantu di tengah kondisi beras yang langka dan harga yang mahal
Mereka rela mengantri sambil hujan-hujanan sejak pagi untuk mendapatkan jatah beras gratis sebanyak 10 kilogram
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved