Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
PENGAMAT Kebijakan Publik, Agus Pambagio turut mengomentari para menteri yang ikut berkampanye dengan membagikan bantuan sosial (bansos) dalam kontestasi politik tahun ini. Ia menilai bahwa hal tersebut melanggar peraturan yang ada.
"Sekarang peraturan ada tapi dilanggar dan tidak ada yang melakukan tindakan hukum, saya sarankan di negara ini gak usah ada hukum aja, gak usah ada peraturan," katanya saat dihubungi pada Selasa (23/1).
Para menteri tersebut, lanjut dia, harusnya melaksanakan tugas yang sudah diemban masing-masing, bukan malah sibuk berkampanye di waktu pemilihan umum (pemilu) yang kian dekat.
Baca juga: Bantuan Pangan Bulog Berbau Politik
"Karena yang harusnya melaksanakan itu tapi tidak melaksanakan, mereka selain nyaleg juga jadi ngomong ke mana-mana," tegas dia.
Agus juga khawatir dengan kampanye yang dilakukan para menteri tersebut menggunakan fasilitas negara yang seharusnya tidak digunakan untuk berkampanye.
Baca juga: Ketidaknetralan Bukti Ketidakmampuan dan Takut Kalah
"Jangan-jangan (kampanye) dengan menggunakan fasilitas negara," tandasnya. (Fal/Z-7)
Para pekerja penerima BSU ini harus terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Hakim Agung Yulius, kembali memimpin aksi Mahkamah Agung Peduli berupa penyaluran bantuan sosial
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
Sejumlah lansia lemas dan hampir pingsang karena terlalu lama antre berdesak-desakan untuk mendapatkan basos Kemensos sebesar Rp1,2 juta.
Warga bahkan rela panas-panasan demi mendapatkan bantuan sosial berupa uang tunai dengan nominal bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga di atas Rp1 juta.
Bawaslu sedang menelusuri dugaan pendistribusian bantuan sosial (bansos) berstiker capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved