Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PENGAMAT politik sekaligus peneliti Exposit Strategic, Arif Susanto menegaskan bahwa Pemilu 2024 menjadi pemilu terburuk sejak Pemilu 1999.
Pernyataan tersebut dilontarkan Arif berdasarkan masifnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama berlangsungnya Pemilu 2024.
“Ada intervensi presiden, presiden gak malu-malu melakukan intervensi terhadap proses politik yang sedang terjadi,” tegas Arif pada diskusi bertajuk Pemilu Buruk dan Abai Moral: Hanya di Era Jokowi, Selasa, (20/2).
Baca juga : Respons DKPP, Bawaslu Sebut Pencalonan Gibran Tidak Bermasalah
“Pemihakan presiden dilakukan dengan adanya politisasi bansos, hingga kampanye terselubung seperti sengaja makan bakso dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang merupakan salah satu capres,” tambahnya.
Arif juga menyoroti pengabaian etika penyelenggaraan negara. adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batasan usia calon presiden dan wakil presiden, hingga putusan Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) yang dinilai tka memberi efek jera kepada komisioner KPU. Ketidaknetralan aparatur negara pun terjadi dalam Pemilu 2024.
“Belum lagi adanya pelanggaran oleh peserta pemilu, seperti politik uang secara terang-terangan,” ujar Arif.
Baca juga : Kubu Anies-Muhaimin Apresiasi Putusan DKPP soal Ketua KPU
Arif juga menyayangkan penyelenggara pemilu yang tidak profesional karena melakukan pembiaran pelanggaran dan rekapitulasi suara tak transparan.
Terakhir, Arif menilai tidak terdapat kebaruan ide politik dalam pesta demokrasi saat ini. gagasan tentang keberlanjutan maupun perubahan belum diturunkan pada program terobosan untuk Indonesia yang lebih baik. (Ykb/Z-7)
Baca juga : DKPP Beri Sanksi Ketua KPU karena Komentar Sistem Proporsional Tertutup
Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji, pengawasan dari Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI menemukan adanya ketidaksesuaian dalam penyediaan layanan transportasi jemaah ke Arafah
Seluruh tim pemenangan kedua paslon diingatkan untuk lebih berhati-hati dan tidak melakukan pelanggaran yang justru bisa berujung pada PSU.
Peraturan KPU memperumit lembaga pemantau untuk bisa melaporkan gugatan perkara
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan 372 dugaan pelanggaran netralitas aparat sipil negara (ASN) di Pilkada 2024.
Kelima anggota grup K-pop NewJeans menggelar konferensi pers darurat untuk mengumumkan keputusan penting mereka—mengakhiri kontrak eksklusif dengan agensi ADOR.
BAWASLU diminta untuk menuntaskan laporan masyarakat maupun temuan jajaran pengawas terkait politik uang yang terjadi selama masa tenang maupun hari pemungutan suara Pilkada 2024.
Mensos Risma dinilai perlu mundur dari jabatannya sebagai Menteri Sosial. Sebab, Risma dinilai tak dilibatkan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah.
PAKAR ilmu politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi menilai pelanggaran pemilu khususnya ketidaknetralan ASN dan politisasi bantuan sosial (bansos)
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya akan memastikan agar program bantuan sosial (bansos) tahun 2024 tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik
PENGAMAT politik Prof Lili Romli mengatakan bahwa pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos) perlu diperkuat di tahun politik ini.
KOMISI VI DPR akan memanggil Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk meminta penjelasan terkait dengan pembagian bantuan sosial
Menurut Moeldoko, bansos sudah diberikan pada masyarakat sebelum putera Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved