Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
TERKAIT adanya isu politisasi bantuan sosial (bansos), Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi mengatakan bahwa pihaknya hanya mengerjakan sesuai arahan pemerintah yaitu sebagai pihak pelaksana dan penyalur.
"Bulog itu pelaksana. datanya dikasih, kita melaksanakan, menyediakan stok dan menyalurkannya," ucapnya di Jakarta pada Kamis (11/1).
Bagi Bulog, ujar Bayu urusan yang difokuskan hanya kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) agar bisa menerima bantuan yang diberikan.
Baca juga: Menko PMK Sebut Bansos 2024 tidak Berhubungan dengan Pemilu
"Bagi kami urusannya adalah KPM itu bisa menerima 10 kg beras dan bisa kita pertanggungjawabkan prosesnya, yang lain kita gak ikut mikir," tuturnya.
Bayu menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan konfirmasi pada saat pengantaran bantuan agar tidak boleh terdapat atribut (kampanye) dalam setiap proses bantuan yang diberikan
Baca juga: Potensi Politisasi Bansos Kian Masif, Pengamat: Pengawasan Harus Diperkuat
"Kita sudah mengatakan bawah di semua tempat kita melakukan pembagian atau pengantaran, kita semua confirm bahwa di dalam proses tersebut tidak boleh ada atribut apapun, kecuali yang memang natural ada di situ. Kalau kantor pos ya atribut kantor pos, kalau kelurahan ya atribut kelurahan," jelasnya. (Fal/Z-7)
PENGAMAT politik sekaligus peneliti Exposit Strategic, Arif Susanto menegaskan bahwa Pemilu 2024 menjadi pemilu terburuk sejak Pemilu 1999.
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Keadilan Pemilu bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menemukan 121 kasus dengan 31 kategori tindakan penyimpangan aparat negara
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah tidak menggunakan fasilitas negara untuk dijadikan modus politik uang pada Pemilu 2024.
Kita berharap kampanye terselubung dapat dicegah manakala aparat negara yang mengelola bansos tidak mengondisikan pemberian bansos merupakan afirmasi kandidat tertentu terhadap pemilih.
PENGAMAT Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, bantuan sosial (bansos) yang ada sekarang ini, karena ‘Pangeran’ yang berlaga di kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
BANTUAN sosial (bansos) di awal tahun ini terlihat sangat masif dilakukan oleh pemerintah terlebih di tengah masa kampanye politik. Hal itu rawan terjadinya politisasi
BULOG mulai menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke masyarakat dan pasar. Hal itu dinilai jadi angin segar bagi masyarakat saat harga beras tinggi.
Perum Bulog diminta mempercepat operasi pasar, khususnya untuk menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) setelah maraknya beras oplosan
Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.
Kesepahaman Bersama ini menjadi acuan awal pembangunan SPP yang bertujuan mensinergikan sumber daya dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi pasokan pangan.
Inspeksi bersama KPPU Kanwil I Medan, Disperindag Sumut dan Bulog menemukan produsen beras premium berhenti beroperasi akibat ketiadaan bahan baku.
BADAN Pangan Nasional (Bapanas) akan menugaskan Perum Bulog untuk menambah serapan beras satu juta ton sampai akhir tahun ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved