Respons Politisasi Bansos, Ini Sikap Bulog

TERKAIT adanya isu politisasi bantuan sosial (bansos), Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi mengatakan bahwa pihaknya hanya mengerjakan sesuai arahan pemerintah yaitu sebagai pihak pelaksana dan penyalur.

"Bulog itu pelaksana. datanya dikasih, kita melaksanakan, menyediakan stok dan menyalurkannya," ucapnya di Jakarta pada Kamis (11/1).

Bagi Bulog, ujar Bayu urusan yang difokuskan hanya kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) agar bisa menerima bantuan yang diberikan.

"Bagi kami urusannya adalah KPM itu bisa menerima 10 kg beras dan bisa kita pertanggungjawabkan prosesnya, yang lain kita gak ikut mikir," tuturnya.

Bayu menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan konfirmasi pada saat pengantaran bantuan agar tidak boleh terdapat atribut (kampanye) dalam setiap proses bantuan yang diberikan

"Kita sudah mengatakan bawah di semua tempat kita melakukan pembagian atau pengantaran, kita semua confirm bahwa di dalam proses tersebut tidak boleh ada atribut apapun, kecuali yang memang natural ada di situ. Kalau kantor pos ya atribut kantor pos, kalau kelurahan ya atribut kelurahan," jelasnya. (Fal/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi