Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
TERKAIT adanya isu politisasi bantuan sosial (bansos), Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi mengatakan bahwa pihaknya hanya mengerjakan sesuai arahan pemerintah yaitu sebagai pihak pelaksana dan penyalur.
"Bulog itu pelaksana. datanya dikasih, kita melaksanakan, menyediakan stok dan menyalurkannya," ucapnya di Jakarta pada Kamis (11/1).
Bagi Bulog, ujar Bayu urusan yang difokuskan hanya kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) agar bisa menerima bantuan yang diberikan.
Baca juga: Menko PMK Sebut Bansos 2024 tidak Berhubungan dengan Pemilu
"Bagi kami urusannya adalah KPM itu bisa menerima 10 kg beras dan bisa kita pertanggungjawabkan prosesnya, yang lain kita gak ikut mikir," tuturnya.
Bayu menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan konfirmasi pada saat pengantaran bantuan agar tidak boleh terdapat atribut (kampanye) dalam setiap proses bantuan yang diberikan
Baca juga: Potensi Politisasi Bansos Kian Masif, Pengamat: Pengawasan Harus Diperkuat
"Kita sudah mengatakan bawah di semua tempat kita melakukan pembagian atau pengantaran, kita semua confirm bahwa di dalam proses tersebut tidak boleh ada atribut apapun, kecuali yang memang natural ada di situ. Kalau kantor pos ya atribut kantor pos, kalau kelurahan ya atribut kelurahan," jelasnya. (Fal/Z-7)
Pernyataan Wapres Ma'ruf Amin menyoroti kegaduhan soal penggunaan dana Baznas untuk perbaikan rumah 50 kader PDIP di wilayah Jawa Tengah.
Mensos Risma dinilai perlu mundur dari jabatannya sebagai Menteri Sosial. Sebab, Risma dinilai tak dilibatkan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah.
KOORDINATOR Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat sekaligus anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty meminta adanya upaya bersama untuk memperjelas definisi SARA
PENELITI senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Lili Romli mengagakan bantuan sosial (bansos) rawan disalahgunakan untuk memengaruhi para pemilih.
Untuk saat ini, politisasi bansos tentu menguntungkan kubu Prabowo-Gibran yang mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo.
Menurut Moeldoko, bansos sudah diberikan pada masyarakat sebelum putera Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres).
Jumlah stok beras masih akan bertambah, karena pada pekan depan akan tiba beras sebanyak 35 ribu ton
Kalaupun ada kekurangan biasanya Bulog Subdivre Cianjur menutupinya dengan pasokan dari daerah lain
Bulog sebagai institusi pengelolaan persediaan, distribusi, dan pengendalian harga beras, mengambil beberapa langkah.
Selama Januari, Bulog Cirebon sudah menggelontorkan 3.700 ton beras SPHP melalui berbagai jaringan
Penyaluran beras CPP dipastikan sesuai mekanisme, sehingga bantuannya tepat sasaran.
KELANGKAAN beras medium dan premium terjadi selama sepekan terakhir di sejumlah minimarket di Jawa Barat (Jabar). Konsumen terus mendapati kosongnya rak-rak beras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved