Potensi Politisasi Bansos Kian Masif, Pengamat Pengawasan Harus Diperkuat

PENGAMAT politik Prof Lili Romli mengatakan bahwa pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos) perlu diperkuat di tahun politik ini. Sebab, dengan meningkatnya anggaran bansos, potensi penyalahgunaan untuk kepentingan politik juga makin tinggi.

"Saya kira ya perlu ada pengawasan terhadap penyaluran bansos tersebut karena potensi politisasi terbuka lebar. Bisa jadi bansos ditunggangi oleh muatan politik untuk memenangkan paslon tertentu," ujarnya kepada Media Indonesia, Senin (8/1).

Prof Lili meminta agar Bawaslu ikut mengawasi penyaluran bansos. Intervensi tersebut sangat urgen dilakukan saat ini. "Intervensi Bawaslu menjadi urgen agar tidak terjadi penyalahgunaan penyaluran bansos untuk kepentingan politik," imbuhnya.

Para pemantau atau aktivis juga perlu ikut mengawasi bansos. Mengingat rawannya politisasi bansos yang tentu saja berdampak buruk bagi pemilu dan demokrasi Indonesia.

"Begitu juga perlu para pemantau pemilu terjun untuk ikut serta mengawalnya. Penyaluran bansos menjadi titik rawan bagi berjalannya pemilu yang fair dan berintegritas," kata dia.

"Yang tidak kalah penting adalah peran masyarakat itu sendiri, termasuk penerima bansos, dimana jika ada kejadian penyaluran bansos untuk pemenangan pasangan tertentu harus berani melaporkannya. Ini karena bansos bukan uang pribadi presiden tetapi uang rakyat, yang diambil dari pajak dan lain," tambah Prof Lili.

Adapun, politisasi bansos diprediksi akan semakin masif dengan kenaikan anggaran bansos di tahun 2024 yaitu 12% atau Rp53,3 triliun. Bansos selalu rawan dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu untuk meraup suara masyarakat. (Van/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi