Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENGAMAT politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Bakir Ihsan menilai aturan pelaksanaan pemilu sudah digariskan dengan jelas. Hal itu untuk merespons isu penggunaan anggaran negara untuk menopang pemenangan salah satu paslon.
“Sebenarnya koridor pelaksanaan pemilu khususnya bagi masing-masing kontestan sudah jelas dan terang benderang, namun sejauh mana kejelasan tersebut bisa memacu para penegak aturan untuk menindaklanjutinya,” terangnya saat dihubungi
Bakir menerangkan persoalan politisasi bansos seharusnya mampu ditepis oleh Bawaslu dan pihak terkait lain. “Di sini integritas penyelenggara atau aktor pemilu, seperti Bawaslu dan pihak terkait lainnya dipertaruhkan. Para aktor pemilu harus mengawasi secara lebih jeli terhadap pelaksanaan pemilu di tengah kontestasi melibatkan anak biologis penguasa,” tegasnya
Baca juga: Menteri Harus Fokus, Bukan Malah Kampanye
Menurutnya, netralitas terhadap semua peserta pemilu dan keberpihakan pada tegaknya aturan main menjadi agenda yang harus ditegakkan secara bersama, termasuk kontrol masyarakat terhadap kerja para aktor pemilu.
Bakir berpendapat penguasa menjadi pihak yang paling berpeluang melakukan pelanggaran dengan segala kewenangan dan fasilitas yang disertakan. “Peluang untuk melakukan pelanggaran adalah penguasa, karena kekuasaan itu cenderung menyimpang (tend to corrupt),” tegasnya.
Baca juga: .
Bantuan Pangan Bulog Berbau Politik
Segala pelanggaran pemilu harus bisa ditepis. Pasalnya, efeknya akan sangat mengerikan jika dibiarkan bagi keberadaan demokrasi. “Apabila pelanggaran pemilu dibiarkan, maka secara perlahan tapi pasti, demokrasi sedang menggali kuburnya sendiri. Pemilu hanya ritual oligarki berjubah demokrasi,” ujarnya.
Sementara itu, peneliti politik BRIN, Devi Darmawan mengatakan, dugaan dan spekulasi akan politisasi Bantuan Sosial (Bansos) sangat wajar terjadi, untuk itu penyaluran bansos harus diawasi.
“Untuk itu penyalurannya perlu diawasi agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pemenangan calon tertentu,” kata Devi hari ini (22/01).
Sejak awal dugaan politisasi bansos sangat kencang, mengingat dilakukan saat masa kampanye dan oleh pemerintahan, presiden yang mendukung paslon tertentu.
Menurut program pemerintah, ada 5 bansos yang akan turun awal tahun ini, yaitu BLT El Nino, Bantuan Pangan Beras, PKH, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Program Indonesia Pintar.
“Jadi masalahnya bukan tentang pembagian bansos semata, melainkan konteks pembagian berbagai varian bansos yang rawan dipolitisasi untuk menguntungkan pasangan calon tertentu menjelang pilpres,” sebut Devi.
Bansos Jokowi pada musim kampanye, bukan tanpa pesan, tetapi akan berpengaruh pada preferensi pemilih. “Hal ini disebabkan oleh asosiasi bansos tentunya akan lekat dengan pemerintah petahana sehingga semakin memperkuat approval rating public terhadap Presiden Jokowi. Akibatnya “realitas Jokowi effect” akan semakin berpengaruh positif bagi salah satu pasangan calon yang dianggap lekat dan identik dgn program pemerintah incumbent,” jelas Devi.
Dengan adanya ‘kekuatan besar’, termasuk bansos di belakang paslon tertentu, maka persaingan antar paslon menjadi timpang. “Terutama, mengingat sejak awal pendaftaran kandidat capres cawapres sudah ada persepsi publik yg terbentuk tentang cawe-cawe presiden dalam pemilu mendatang,“ tandas Devi. (RO/Z-7)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Elektabilitas Rido unggul dari kandidat lain karena pengaruh pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved