Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
TRI Rismaharini alias Risma dinilai perlu mundur dari jabatannya sebagai Menteri Sosial (Mensos). Sebab, Risma dinilai tak dilibatkan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah.
"Kalau buat saya perlu (mundur) ya," kata Guru Besar Ilmu Politik Ikrar Nusa Bhakti dalam program Crosscheck by Medcom.id bertajuk 'Bansos Dipolitisasi Demi Dinasti?' di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 21 Januari 2024.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap melibatkan menteri selain Risma dalam penyaluran bansos. Sementara, Kementerian Sosial (Kemensos) merupakan otoritas yang memiliki kewenangan itu.
Baca juga : Bansos Sangat Jelas Digunakan sebagai Alat Politik, Ini Argumennya
"Dia mundur karena dia tidak diberikan ya otoritas penuh, untuk melaksanakan pembagian bansos itu sesuai dengan kriteria yang ada dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, itu yang harus dikatakan oleh beliau," jelas Ikrar.
Selain itu, Risma perlu mundur bukan dengan membawa embel-embel sebagai politikus PDIP. Risma dinilai perlu mundur karena sebagai pejabat publik yang punya kewenangan untuk penyaluran bansos tak pernah dilibatkan.
"Bahkan jika perlu dia mengatakan dia mundur, bukan dia sebagai orang PDIP yang kemudian punya perasaan ikatan batin dengan PDIP, tapi dia sebagai pejabat publik," ucap Ikrar.
(Z-9)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Gugatan sengketa hasil Pilkada Jawa Timur 2024 yang diajukan pasangan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta tidak dapat dilanjutkan.
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Risma-Gus Hans) resmi menggugat hasil Pilkada Jatim 2024 ke Mahkamah Konstitusi.
Jika menang Pilgub Jatim 2024, Risma berjanji akan berkeliling ke berbagai wilayah kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) Jatim.
Luluk seharusnya bisa menjadi pesaing ketat Khofifah dan Risma di Pilkada Jawa Timur.
ANALIS Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensat) mengatakan banyak kejutan saat debat pilkada Jatim salah satunya penampilan Luluk Nur Hamidah.
PASANGAN Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur Jawa Timur menyampaikan visi dan misinya sebagai pembukaan debat Pilkada Jawa Timur 2024 pada Jumat (18/10) malam ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved