Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KETUA Badan Anggaran DPR Said Abdullah mendesak pemerintah kreatif dalam menyusun sistem perpajakan. Hal itu merespons wacana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025.
"Mandat Undang Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) adalah mendorong reformasi perpajakan secara menyeluruh," kata Said kepada wartawan, Kamis, (14/3)
Said mengatakan reformasi itu mencakup administrasi data perpajakan dan memperluas wajib pajak. Kemudian mendorong transformasi ekonomi bayangan (shadow economy) masuk menjadi ekonomi formal agar terjangkau pajak.
Baca juga : Brasil Sambut Guyuran Investasi Mobil Hibrida
"Kenapa hal-hal seperti tidak lebih diutamakan ketimbang menaikkan PPN?" papar dia.
Said menekankan pentingnya reformasi perpajakan. Ikhtiar itu diyakini membuat seluruh sektor termasuk sektor digital tumbuh pesat.
"Apalagi sektor digital selama ini lepas dari jangkauan pajak," jelas dia. (Z-8)
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyebut kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor jadi momentum dalam membenahi kebijakan perdagangan internasional
Said mengatakan bahwa anggota Fraksi PDIP DPR RI bakal memimpin dua komisi dan dua badan di DPR RI setelah disepakati dalam Rapat Pimpinan dan Rapat Konsultasi DPR RI.
DPR siap susun APBN 2025 untuk hadapi tantangan ekonomi
BADAN Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan agar penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% di tahun depan dapat ditunda.
BADAN Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengingatkan pemerintah untuk cermat menetapkan dan memanfaatkan defisit anggaran
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved