Penaikan Gaji ASN Dinilai Politis

WAKIL Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB Yanuar Prihatin menekankan publik dan DPR harus mendapat penjelasan dari pemerintah terkait penaikan gaji ASN sebesar 8%..

"Iya itu kabar gembira bagi PNS. Tapi ada satu hal ini mau pemilu. Maka kita harus clear dulu ini ada kaitannya tidak dengan pemilu," ucapnya di gedung DPR, Rabu (16/8).

Dia mengajak publik untuk melihat ke belakang bahwa pemerintah sudah pernah menaikan gaji PNS sebelumnya.

Baca juga: Soal Kenaikan Gaji ASN, Menpan Rebiro: Sudah Lama Tidak Naik

Para PNS atau ASN sekarang telah beralih dari karir menjadi meritokrasi sehingga otomatis kinerja mereka harus mendapat penghargaan yang lebih baik.

"Artinya tendensi itu bagian yang mencurigakan tapi ya jangan curiga banget lah ya. Yang penting kesejahteraan PNS yang utama," terusnya.

Baca juga: 50 Persen ASN DKI akan Lakukan WFH Antara 28 Agustus dan 7 September

Di kesempatan yang sama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para ASN untuk bekerja lebih baik dan tidak bermalas-malasan.

"Ini kabar baik bagi PNS ASN pada prinsipnya penaikan gaji itu lebih baik jangan mengarah pada tujuan tertentu. Saya berterima kasih pada presiden dan saya berharap PNS tidak naik gaji saja tapi tingkatkan kinerjanya. Penaikan ini baik mengapresiasi segala kerja keras PNS," terangnya.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengatakan mendukung kebijakan pemerintah menaikan gaji ASN sebesar 8%. Rencana itu pun disebutnya sudah disampaikan pemerintah kepada DPR sejak lama.

"Ya pasti saya tahulah cuma enggak diumumkan saja," ucapnya, Rabu (16/8).

Menurutnya penaikan pendapatan itu sudah tepat karena pemerintah harus menghitung inflasi dan pertumbuhan serta agar ASN dapat melayani publik lebih baik.

"Iyaa memang sudah wajib karena kita harus hitung inflasi, pertumbuhan. Kalau tidak PNS kita bagaimana bisa melayani rakyat, bisa memberikan pelayanan terbaik kalau masih pendapatannya cekak," paparnya.

Ketua Badan Anggaran DPR yang ditemui seusai sidang tahunan dan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo ini pun tidak khawatir jika publik menaruh curiga dengan penaikan tersebut yang dikaitkan dengan upaya mendongkrak suara.

"Sebelum tahun politik kenapa tidak digugat juga. Jadi tidak ada ditarik ke arah sana," cetusnya. (Sru/Z-7)