Revisi UU Pemilu, Pimpinan DPR : Belum Dibahas di Bamus

DPR Gelar Rapat Tertutup dengan Pemerintah Bahas Pemilu Terpisah

DPR masih melakukan penelaahan, sehingga belum bisa menyampaikan sikap resmi menyikapi putusan MK tersebut.

Pulihnya Kepercayaan pada MK

Pembentuk undang-undang, terutama DPR, seyogianya banyak mendengar pandangan lembaga seperti Perludem, juga banyak belajar dari putusan-putusan MK.

Dasco: DPR akan Hati-Hati Bahas RUU Pemilu untuk Hindari Polemik

WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pihaknya akan hati-hati dalam membahas revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

Uji Coba E-voting Pilkades Disiapkan, Jika Sukses akan Didorong ke Pemilu Nasional

Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah saat ini sedang menyiapkan uji coba penerapan e-voting pada pemilihan kepala desa.

Wamendagri: Pemerintah akan Susun RUU Pemilu dan Pilkada dengan Metode Kodifikasi

WAKIL Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto meminta kepada publik agar menghentikan perdebatan mengenai pro dan kontra terkait metode penyusunan Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada.

Pemerintah Masih Bimbang Antara Omnibus Law atau Kodifikasi

Wamendagri menilai saat ini masih ada perdebatan mengenai metode yang akan digunakan untuk perubahan UU tersebut, antara metode omnibus law atau kodifikasi.

DPR Desak MK Jelaskan Putusan soal Pemisahan Pemilu

Dengan penjelasan dari MK tersebut, menurut dia, DPR dan Pemerintah tidak akan salah dan keliru ketika merumuskan undang-undang tentang kepemiluan.

Pakar HTN Sebut Proses Legislasi UU TNI Cacat Prosedural dan Abaikan Prolegnas

Pelaksanaan program pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) harus didasarkan pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahunan. 

Gerindra Ungkap Sisi Positif dan Negatif dari Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu

MK juga mengusulkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah diberi jarak waktu paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan. 

Pemerintah akan Kirim Satu Nama Jadi Calon Dubes AS ke DPR Besok

Posisi Dubes Indonesia untuk AS telah kosong selama hampir dua tahun usai Rosan Roeslani menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023.

Sidang Gugatan UU TNI, Pakar Sebut DPR Kerap Jadikan MK Sebagai Tukang Koreksi

Presiden diwakili Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Supratman membantah dalil para Pemohon yang menyebutkan pembentukan UU TNI Perubahan tidak memenuhi asas keterbukaan.

Komisi II Tunggu Arahan Pimpinan DPR Soal Bahas RUU Pemilu

Komisi II DPR siap membahas RUU Pemilu tersebut jika diberi kepercayaan oleh pimpinan DPR. Ia mengatakan Komisi II DPR yang membidangi kepemiluan tentu berkaitan membahas RUU Pemilu.

Menuju Sistem Pemilu yang Baik di Tengah Problematik Putusan MK

Langkah Pertama Penyelesaian Konflik Iran–Israel

Peluang Diplomasi ASEAN dalam Upaya Bina Damai BRN–Thailand Selatan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting