Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhammad Kadafi menyampaikan pandangannya terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 yang menjadi tahun terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Diketahui, pemerintah mengalokasikan sebesar Rp 245,1 triliun untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
Menanggapi hal tersebut, Kadafi menilai perlu rekonstruksi anggaran pendidikan sehingga tepat sasaran.
Baca juga: Anggaran Pendidikan Naik Harus Dibarengi Program Kerja Efektif
Setidaknya, menurut Kadafi, ada dua unsur penting yang harus dibiayai negara di bidang pendidikan, yaitu sarana dan kualitas pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
"Memang butuh kembali ditata berkenaan dengan postur - postur anggaran, salah satunya adalah berkenaan dengan anggaran pendidikan, dimana anggaran ini sangat besar tetapi kita juga harus lihat bagaimana postur anggaran tersebut melahirkan SDM berkualitas dan berdaya saing,” ungkap Kadafi.
Anggaran Pendidikan Besar, Tapi Belum Tepat Sasaran
Politikus dari Fraksi PKB ini menyayangkan anggaran pendidikan yang begitu besar, namun belum mampu menyasar tepat sasaran, seperti anggaran rehabilitasi sekolah yang masih minim.
Baca juga: DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Ide Marketplace Guru
“Juga berkenaan dengan kondisi kesejahteraan guru, kita tahu bahwa ini adalah salah satu aspek utama dalam melahirkan sumber daya manusia,” terang politikus Fraksi PKB ini.
Kadafi juga menyinggung dukungan anggaran untuk beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) yang belum ditingkatkan signifikan sejak tahun 2015.
Menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan jumlah penerima beasiswa.
Sementara itu, Anggota Banggar DPR RI My Esti Wijayanti menilai anggaran pendidikan yang dialokasikan kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag) masih jomplang dari tahun ke tahun.
Baca juga: Tidak Ada Lagi Konsep Sekolah Unggulan, Kemendikbud-Ristek Imbau Orangtua Daftarkan Anaknya Berdasarkan Zonasi
Anggaran pendidikan di bawah Kemendikbud ristek selain mendapatkan alokasi dari APBN juga mendapat alokasi dari APBD.
Anggarab Pendidikan Kemenag Hanya dari APBN
Sementara fungsi pendidikan di bawah Kemenag hanya bersumber dari APBN, yang juga alokasinya tak sebanding dengan nilai yang dialokasikan kepada Kemendikbudristek.
“Anggaran pendidikan di bawah Kemendikbudristek dari SD sampai hingga SMP juga mendapat kewenangan di Kabupaten – Kota, SMA – SMK juga ada di provinsi. Selain APBN juga dapat anggaran dari APBD,” jelas Anggota Komisi X DPR RI tersebut.
Baca juga: Kemendikbudristek Resmi Luncurkan Program PembaTIK dan Kihajar STEM 2023
“Bahwa terkait alokasi pendidikan di bawah Kemenag mohon dapat alokasi yang memadai. Kalau Kemendikbudristek, baik kabupaten dan kota ambil bagian, tapi Kemenag tidak,” imbuhnya.
Untuk diketahui, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dialokasikan minimal 20 persen dari APBN.
Adapun, alokasi prioritas nasional lainnya di dalam RKP 2024 terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo yakni untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan mendapat alokasi Rp44,2 triliun, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan sebesar Rp44,9 triliun. (RO/S-4)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
SOSIALISASI Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila merupakan bagian dari sosialisasi strategis BPIP
KEMENTERIAN Agama RI dengan meluncurkan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai wajah baru pendidikan Islam yang lebih humanis, inklusif, dan spiritual.
Dialog kebijakan antara Australia dan Indonesia merupakan langkah penting menuju pembangunan kemitraan yang lebih dinamis dan saling menguntungkan.
Aspek demografis ialah wilayah kajian yang kompleks karena di dalamnya kita berhadapan dengan jumlah, persebaran, dan perpindahan penduduk.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya 76% anak-anak yang tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.
MARI kita mulai dengan pertanyaan apakah mungkin ada sekolah rakyat tanpa rakyat yang menjadi subjek?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved