Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEPUTUSAN pemerintah untuk menambah besaran anggaran pendidikan sebesar 5,66% menjadi Rp595,5 triliun pada tahun 2023 perlu diikuti program kerja yang tepat sasaran. Sehingga bisa mengatasi permasalahan pendidikan, terutama permasalahan yang muncul karena pandemi covid-19.
“Proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang muncul sebagai respons pandemi memperlihatkan sejumlah masalah yang harus dibenahi. Misalnya saja masih belum memadainya kualitas para guru, terutama dalam mengadaptasi perubahan metode pembelajaran akibat pandemi,” jelas Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza dalam keterangannya, Rabu (20/4).
Penelitian CIPS memperlihatkan, kemampuan guru menyesuaikan diri dengan metode pembelajaran yang berbeda, dalam hal ini PJJ masih menjadi salah satu tantangan utama. Tantangan ini juga bersumber dari terbatasnya akses internet dan gawai pintar di kalangan guru dan siswa.
Baca juga: Megawati Minta BRIDA Segera Dibentuk di Daerah
Meningkatkan kualitas guru dalam mendukung pelaksanaan PJJ bukan hal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Diperlukan pelatihan ekstensif dan intensif agar dapat menyelenggarakan PJJ dengan optimal. Pelatihan yang fleksibel dan dapat mengakomodir lanskap pendidikan di Tanah Air bisa menjadi pilihan.
Disrupsi di sektor pendidikan juga membutuhkan solusi dan tindak lanjut yang cepat dari guru dan sekolah. Pelatihan diharapkan juga membangun kapasitas para guru dalam menggunakan otonomi yang lebih besar (greater autonomy) untuk merespons dampak dari bencana terhadap satuan pendidikan yang mereka tangani.
Nadia mengatakan, peningkatan kualitas guru juga dibutuhkan untuk menyukseskan Program Merdeka Belajar. Pelaksanaan program ini memungkinkan para guru menentukan sendiri metode pembelajaran yang sesuai bagi anak didiknya dan sumber daya yang mereka miliki.
Baca juga: Dorong Keterlibatan Pemuda dalam Transformasi Digital
“Namun kewenangan dan kebebasan ini akan percuma kalau kualitas guru tidak meningkat sehingga kesulitan dalam mengadaptasi metode belajar yang belum berubah dari sebelumnya. Saya khawatir program ini sulit memberikan kontribusi pada perbaikan kualitas pendidikan,” imbuhnya.
Mutu guru perlu terus dibangun, termasuk melalui kegiatan belajar mengajar dan pengembangan kompetensi mengajar. Guru sebaiknya fokus pada tugas pokoknya dan skema pelatihan diarahkan untuk selalu mengembangkan kapasitas mereka dalam mengadaptasi kebutuhan siswa.
Kurangnya kompetensi guru juga mempengaruhi implementasi Merdeka Belajar selama pandemi. Skema peningkatan kapasitas guru belum sepenuhnya matang dipersiapkan sehingga membebani guru untuk menyesuaikan diri dengan program Merdeka Belajar.
Kombinasi pembelajaran dari rumah dan di sekolah, mengharuskan para guru untuk mengandalkan teknologi dalam berkomunikasi dan mengajar murid mereka. Alih-alih fokus pada pengembangan metode pembelajaran yang menarik untuk para siswa, mereka justru masih harus berjuang melaksanakan pembelajaran seperti biasa.
Nadia menambahkan, minimnya akses internet dan gawai pintar terutama bagi guru di pedesaan juga menjadi penghalang. Pandemi juga menambah beban kerja guru dengan tugas-tugas tambahan seperti menyiapkan konten pembelajaran daring hingga melayani pertanyaan dari peserta didik dan orang tua hingga larut malam.
Pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia perlu menjadi fokus pemerintah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyediakan solusi untuk masalah ini. Menggandeng pihak swasta juga dapat dijadikan opsi supaya anggaran yang ada benar-benar tepat sasaran. (H-3)
Para ahli menyarankan kolaborasi antara pemerintah dan industri pariwisata untuk menciptakan pariwisata yang lebih berkelanjutan dan menghormati kesejahteraan komunitas lokal.
Sebab, pernyataan itu tidak keluar langsung dari FIFA, melainkan dari otoritas Indonesia.
Pengguna jalan tol berhak mendapatkan pelayanan yang mesti diberikan pengelola.
Peneliti Perludem Annisa Alfath meminta masyarakat meningkatkan daya kritis agar tidak mudah terprovokasi dengan berita hoaks selama masa Pilkada 2024.
KPU juga akan mengirimkan surat dan mengkaji rencana tersebut bersama pemerintah.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau Ariza meresmikan Rumah Sakit (RS) Brawijaya Saharjo pagi ini
Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp87 miliar.
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
MK memerintahkan KPU di 14 daerah untuk menggelar PSU di semua tempat pemungutan suara (TPS). Sedangkan 10 daerah lainnya diperintahkan menggelar PSU di sebagian TPS.
MK juga membatalkan keputusan KPU Banjarbaru yang memenangkan pasangan Lisa Halaby-Wartono.
Pemerintah pusat mesti mengoordinasikan daerah-daerah yang PSU dalam rangka memastikan kelancaran dan kesuksesan pelaksanaannya.
SELURUH jajaran Korps Bhayangkara diingatkan untuk tetap meningkatkan dedikasi, loyalitas, serta menggunakan anggaran secara tepat dan bertanggung jawab.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved