KETUA Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri meminta Mendagri Tito Karnavian dan para kepada daerah untuk segera membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) di masing-masing daerahnya. Pasalnya keberadaan BRIDA penting untuk mendukung pembangunan daerah yang berbasis riset.
"Kalian kepala pemerintahan di daerah buat sebuah perencanaan. Saya minta dengan segala hormat kepada Menteri Dalam Begeri untuk mempercepat pembentukan BRIDA-BRIDA," ujarnya dalam Kick Off Pembentukan BRIDA, Rabu (20/4).
Menurut Presiden RI ke-5 itu, kehadiran BRIDA bisa mendorong pengembangan potensi daerah. Sehingga pendapatan asli daerah bisa meningkat dan menjadikan daerah lebih mandiri dan maju.
Sejak adanya otonomi daerah, kata Mega, pembangunan di daerah masih stagnan, potensi yang ada belum benar-benar dimaksimalkan. Di sisi lain, daerah justru mengajukan pemekaran wilayah dan berdampak pada alokasi APBN.
"Kenapa sebuah daerah berani memekarkan diri, padahal sudahkah pernah pikirkan untuk meningkatkan PAD-nya. Saya sangat pratikal saja bukankah pemerintah daerah terlihat jelas PAD meningkat atau tidak. Ini bukan buat saya, ini buat Indonesia," tegasnya.
Mega menilai, hadirnya BRIDA juga sebagi back up pembangunan di daerah. Pasalnya, bila APBN tergoncang, daerah masih mampu membiayai pembangunannya. Dan terutama, semua itu untuk kesejahteraan masyarakat.
"Kalau bisa segeralah dibentuk BRIDA-BRIDA itu karena itu bukan mengintervensi tapi mem-back up daerah," ucapnya.
Baca juga : Dorong Keterlibatan Pemuda dalam Transformasi Digital
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyampaikan bahwa saat ini sudah ada beberapa daerah yang memiliki BRIDA. Ada pula sejumlah daerah yang sedang mengajukan pembentukan BRIDA.
Daerah yang sudah memiliki BRIDA ada Provinsi Bali dan NTB. "ada 20 lebih daerah sedang konsultasi (pembentukan BRIDA)," kata dia.
Dijelaskannya Handoko, pengajuan dan pertimbangan pembentukan BRIDA di daerah dapat dilakukan oleh pemda dengan mengirimkan surat permohonan kepada BRIN. Surat tersebut dapat dilengkapi dengan proposal urgensi pembentukan BRIDA.
Bentuk kelembagaan BRIDA disesuaikan dengan potensi dan kemampuan daerah. "Selain sebagai OPD mandiri, tidak harus OPD mandiri BRIDA diintegrasikan menjadi salah satu unit dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah atau juga di bidang penelitian dan pengembangan," jelasnya.
Selain itu, keuangan daerah menjadi pertimbangan utama pembentukan BRIDA. Bagaimana pun BRIDA hadir untuk mendukung daerah bukan sebaliknya menambah beban anggaran daerah.
"Sehingga diharapkan kehadiran BRIDA tidak menjadi beban pemda tetapi benar-benar menjadi solusi penerapan riset dan inovasi di daerah," tandasnya. (OL-7)
