Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Sarah Nuraini Siregar mengkritik penggunaan istilah "oknum" dalam setiap kasus pelanggaran atau kekerasan yang dilakukan anggota kepolisian. Menurutnya, penggunaan kata tersebut sudah tidak relevan dan justru menimbulkan resistensi di tengah masyarakat.
Sarah menegaskan bahwa polisi bukan sekadar individu, melainkan entitas, identitas, sekaligus personifikasi negara di ruang publik. Oleh karena itu, tindakan satu anggota mencerminkan institusi secara keseluruhan di mata rakyat.
"Ketika satu anggota melakukan penyalahgunaan wewenang atau kekerasan, kita tidak bisa menyebut itu oknum. Itulah wajah personifikasi negara di depan masyarakat," ujar Sarah di Jakarta, Rabu (25/2).
Sarah menyoroti bagaimana insiden kekerasan, seperti tragedi di Tual, Maluku, yang viral di media sosial, secara otomatis membentuk penghakiman publik terhadap institusi Polri. Ia menilai publik tidak akan memisahkan kesalahan individu dari nama besar Korps Bhayangkara.
Dengan status sebagai simbol negara, Sarah mengingatkan bahwa beban integritas yang dipikul setiap anggota Polri sangatlah berat. Ia mendesak kepolisian untuk berhenti berlindung di balik diksi "oknum" dan mulai membenahi perilaku anggota sebagai satu kesatuan visi negara.
"Tidak mungkin masyarakat akan bilang 'itu saja yang salah, yang lainnya bagus'. Coba lihat komentar di media sosial, semua bicara soal 'Partai Cokelat' atau stigma lain. Inilah realita bahwa wajah polisi kita adalah apa yang mereka lihat di lapangan," jelasnya. (Faj/P-3)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Rudianto Lallo meminta organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan untuk ditindak tegas tanpa pandang bulu.
WARGA Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, melayangkan protes karena merasa nama mereka dicatut dalam surat kepemilikan tanah untuk lahan yang dipasangi pagar laut.
Insiden brimob aniaya pelajar di Tual, Maluku adalah cerminan dari masalah sistemik di dalam tubuh institusi Polri.
Usman Hamid, menilai kasus kekerasan Brimob di Tual mencerminkan lemahnya akuntabilitas dan pengawasan di tubuh Polri.
Anggota Komisi III DPR, I Wayan Sudirta, menyebut kasus kematian pelajar di Tual sebagai momentum reformasi kultur Polri. Simak ulasan lengkapnya di sini.
Pakar UI Rissalwan Habdy Lubis mengungkap penyebab kekerasan polisi terus berulang. Dari konsep Habitus hingga motivasi keliru saat rekrutmen. Simak ulasannya.
Transparansi digital melalui media sosial membuat kasus-kasus tersebut kini lebih mudah terungkap ke permukaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved