Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah bakal memperluas basis investor domestik untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Cara itu dinilai jitu untuk memenuhi pembiayaan anggaran dalam beberapa tahun terakhir.
"Dalam mengelola utang, kita terus mencoba memperluas basis investor kita, sehingga jumlah investor, utamanya ritel, individu warga negara Indonesia makin besar," ujar Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, di Jakarta, Senin (9/9).
Perkembangan investor domestik di pasar surat utang negara (SUN) memiliki tren yang cukup baik. Sebab, jumlahnya terus meningkat. Di 2018, misalnya, investor domestik tercatat 404 ribu. Sekarang, angkanya mencapai 857 ribu atau naik dua kali lipat.
Baca juga : DPR Setujui Pagu Anggaran Kemenkeu di 2025 Sebesar Rp53 Triliun
Karenanya, pemerintah juga berencana untuk meningkatkan penerbitan obligasi ritel. Pada 2023, realisasi penerbitan SUN ritel tercatat sebesar Rp148 triliun, sementara dalam tahun berjalan tahun ini, nilai SUN ritel yang telah diterbitkan mencapai Rp83 triliun.
"Ini arahnya meningkat terus, agar seluruh warga negar akita yang memiliki kemampuan dan bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan melalui investasi pada SBN, dan moga-moga ini akan kita lanjutkan," jelas Suahasil.
Daya serap investor domestik yang naik dari tahun ke tahun, lanjut dia, secara tak langsung menekan risiko utang pemerintah. Itu karena investor asing pemegang surat berharga negara terus menciut.
"Dulu di Desember 2018, 2019, kepemilikan asing, nonresiden tradeable SBN kita di sekitar Rp38-Rp39 triliun dan selalu diangkat sebagai salah satu bentuk kerapuhan Indonesia. Sekarang kepemiliklan nonresiden pada SBN tradeable domestik hanya sekitar di bawah 15%. Berarti daya serap investor domestik terus meningkat, dan ini akan kita lanjutkan," jelas Suahasil. (Z-11)
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
PEMERINTAH perlu merespon dengan cepat terkait situasi yang kian memanas di Timur Tengah.
Azis mengusulkan pemerintah provinsi memetakan prioritas layanan dasar agar kabupaten/kota memiliki rujukan yang sama dalam memperbaiki titik kerusakan paling mendesak.
Belanja negara tumbuh signifikan sebesar 25 persen, sementara pendapatan negara tercatat Rp172,7 triliun dengan pertumbuhan di kisaran satu digit.
Dalam rangka penanganan bencana Sumatra, Abdul Mu’ti menekankan bahwa Kemendikdasmen memerlukan anggaran sebesar Rp5,03 triliun.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Presiden menjelaskan kebutuhan untuk efisiensi itu melihat skor ICOR Indonesia yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan harga BBM tak akan naik hingga akhir 2026 meski minyak dunia tembus US$100. Simak jaminan kekuatan APBN di sini.
Ia menegaskan pemerintah akan tetap memprioritaskan belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran.
PARTAI amanat Nasional atau PAN dan Golar merespons wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR serta menekankan evaluasi APBN
Berdasarkan perhitungan, dampak penghematan dari kebijakan tersebut sangat kecil dibandingkan total anggaran negara.
Purbaya juga melihat saat ini belum ada urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan defisit APBN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved