Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Pemerintah bakal memperluas basis investor domestik untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Cara itu dinilai jitu untuk memenuhi pembiayaan anggaran dalam beberapa tahun terakhir.
"Dalam mengelola utang, kita terus mencoba memperluas basis investor kita, sehingga jumlah investor, utamanya ritel, individu warga negara Indonesia makin besar," ujar Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, di Jakarta, Senin (9/9).
Perkembangan investor domestik di pasar surat utang negara (SUN) memiliki tren yang cukup baik. Sebab, jumlahnya terus meningkat. Di 2018, misalnya, investor domestik tercatat 404 ribu. Sekarang, angkanya mencapai 857 ribu atau naik dua kali lipat.
Baca juga : DPR Setujui Pagu Anggaran Kemenkeu di 2025 Sebesar Rp53 Triliun
Karenanya, pemerintah juga berencana untuk meningkatkan penerbitan obligasi ritel. Pada 2023, realisasi penerbitan SUN ritel tercatat sebesar Rp148 triliun, sementara dalam tahun berjalan tahun ini, nilai SUN ritel yang telah diterbitkan mencapai Rp83 triliun.
"Ini arahnya meningkat terus, agar seluruh warga negar akita yang memiliki kemampuan dan bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan melalui investasi pada SBN, dan moga-moga ini akan kita lanjutkan," jelas Suahasil.
Daya serap investor domestik yang naik dari tahun ke tahun, lanjut dia, secara tak langsung menekan risiko utang pemerintah. Itu karena investor asing pemegang surat berharga negara terus menciut.
"Dulu di Desember 2018, 2019, kepemilikan asing, nonresiden tradeable SBN kita di sekitar Rp38-Rp39 triliun dan selalu diangkat sebagai salah satu bentuk kerapuhan Indonesia. Sekarang kepemiliklan nonresiden pada SBN tradeable domestik hanya sekitar di bawah 15%. Berarti daya serap investor domestik terus meningkat, dan ini akan kita lanjutkan," jelas Suahasil. (Z-11)
Terkait pegurangan Danais, Sultan menghormati keputusan pemerintah pusat, termasuk jika Danais 2026 kembali dipangkas.
Jika anggaran pendidikan dipangkas dikhawatirkan akan berdampak pada kegiatan belajar mengajar maupun pembangunan infrastruktur penunjang pendidikan.
APBD bukan sekadar dokumen anggaran, namun juga menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan konsistensi dan komitmen daerah untuk mendukung program pembangunan.
Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan mengkaji secara cermat dan segera memutuskan langkah terbaik terkait IKN.
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
Model penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena tidak efisien.
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa menegaskan bahwa pembahasan anggaran pendidikan tidak bisa hanya sebatas pada penyelenggaraan sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved