Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah bakal memperluas basis investor domestik untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Cara itu dinilai jitu untuk memenuhi pembiayaan anggaran dalam beberapa tahun terakhir.
"Dalam mengelola utang, kita terus mencoba memperluas basis investor kita, sehingga jumlah investor, utamanya ritel, individu warga negara Indonesia makin besar," ujar Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, di Jakarta, Senin (9/9).
Perkembangan investor domestik di pasar surat utang negara (SUN) memiliki tren yang cukup baik. Sebab, jumlahnya terus meningkat. Di 2018, misalnya, investor domestik tercatat 404 ribu. Sekarang, angkanya mencapai 857 ribu atau naik dua kali lipat.
Baca juga : DPR Setujui Pagu Anggaran Kemenkeu di 2025 Sebesar Rp53 Triliun
Karenanya, pemerintah juga berencana untuk meningkatkan penerbitan obligasi ritel. Pada 2023, realisasi penerbitan SUN ritel tercatat sebesar Rp148 triliun, sementara dalam tahun berjalan tahun ini, nilai SUN ritel yang telah diterbitkan mencapai Rp83 triliun.
"Ini arahnya meningkat terus, agar seluruh warga negar akita yang memiliki kemampuan dan bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan melalui investasi pada SBN, dan moga-moga ini akan kita lanjutkan," jelas Suahasil.
Daya serap investor domestik yang naik dari tahun ke tahun, lanjut dia, secara tak langsung menekan risiko utang pemerintah. Itu karena investor asing pemegang surat berharga negara terus menciut.
"Dulu di Desember 2018, 2019, kepemilikan asing, nonresiden tradeable SBN kita di sekitar Rp38-Rp39 triliun dan selalu diangkat sebagai salah satu bentuk kerapuhan Indonesia. Sekarang kepemiliklan nonresiden pada SBN tradeable domestik hanya sekitar di bawah 15%. Berarti daya serap investor domestik terus meningkat, dan ini akan kita lanjutkan," jelas Suahasil. (Z-11)
Dalam rangka penanganan bencana Sumatra, Abdul Mu’ti menekankan bahwa Kemendikdasmen memerlukan anggaran sebesar Rp5,03 triliun.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Kunci utama dalam menyiasati keterbatasan biaya adalah dengan mengoptimalkan bahan makanan lokal dan musiman yang lebih terjangkau.
Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana untuk pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, Sumbar.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan perlunya perubahan cara berpikir dan pendekatan mendasar dalam tata kelola kehutanan Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 mencapai sekitar Rp3.600 triliun, sementara APBD sebesar Rp1.350 triliun, dan seluruh eksekusi anggaran tersebut berada di tangan ASN.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
urbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran yang digunakan untuk iuran 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza bisa diambil dari apbn
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Kebijakan peningkatan belanja pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan besar ke depan adalah memastikan efektivitasnya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bonus atlet SEA Games Thailand senilai Rp480 miliar bersumber dari APBN, bukan uang pribadi Presiden. Peraih emas terima Rp1 miliar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved