Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
Pemerintah bakal memperluas basis investor domestik untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Cara itu dinilai jitu untuk memenuhi pembiayaan anggaran dalam beberapa tahun terakhir.
"Dalam mengelola utang, kita terus mencoba memperluas basis investor kita, sehingga jumlah investor, utamanya ritel, individu warga negara Indonesia makin besar," ujar Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, di Jakarta, Senin (9/9).
Perkembangan investor domestik di pasar surat utang negara (SUN) memiliki tren yang cukup baik. Sebab, jumlahnya terus meningkat. Di 2018, misalnya, investor domestik tercatat 404 ribu. Sekarang, angkanya mencapai 857 ribu atau naik dua kali lipat.
Baca juga : DPR Setujui Pagu Anggaran Kemenkeu di 2025 Sebesar Rp53 Triliun
Karenanya, pemerintah juga berencana untuk meningkatkan penerbitan obligasi ritel. Pada 2023, realisasi penerbitan SUN ritel tercatat sebesar Rp148 triliun, sementara dalam tahun berjalan tahun ini, nilai SUN ritel yang telah diterbitkan mencapai Rp83 triliun.
"Ini arahnya meningkat terus, agar seluruh warga negar akita yang memiliki kemampuan dan bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan melalui investasi pada SBN, dan moga-moga ini akan kita lanjutkan," jelas Suahasil.
Daya serap investor domestik yang naik dari tahun ke tahun, lanjut dia, secara tak langsung menekan risiko utang pemerintah. Itu karena investor asing pemegang surat berharga negara terus menciut.
"Dulu di Desember 2018, 2019, kepemilikan asing, nonresiden tradeable SBN kita di sekitar Rp38-Rp39 triliun dan selalu diangkat sebagai salah satu bentuk kerapuhan Indonesia. Sekarang kepemiliklan nonresiden pada SBN tradeable domestik hanya sekitar di bawah 15%. Berarti daya serap investor domestik terus meningkat, dan ini akan kita lanjutkan," jelas Suahasil. (Z-11)
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Kader Dasawisma telah bekerja secara nyata sebagai pasukan terdepan dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggulirkan bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk 227 unit dengan anggaran total Rp3,405 miliar.
Hingga saat ini anggaran yang telah dikeluarkan untuk 1.315 ijazah sebanyak Rp4,3 miliar.
Bantuan pemutihan ijazah ini telah terlaksana secara bertahap sejak 25 April 2025.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved