Tidak Efisien, Program MBG Diusulkan Ganti Jadi Bansos

Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Bako menilai model penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena tidak efisien. Ia memahami program ini tidak bisa dihentikan mengingat merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto, namun mekanisme penyalurannya tetap bisa disesuaikan agar lebih efektif.

Ronny mengusulkan agar MBG tidak lagi disalurkan dengan pola saat ini, melainkan digabungkan ke dalam skema bantuan sosial (bansos) sehingga lebih sederhana dan tepat sasaran. Pasalnya, serapan anggaran program itu masih rendah dan manfaat ekonominya belum tampak jelas. Hingga semester I 2025, realisasi anggaran MBG baru 7,1% dari total pagu Rp71 triliun.

“Program MBG tidak efisien. Sebaiknya modelnya diubah seperti bansos khusus anak sekolah,” ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (19/8).

Baca juga : Kementerian PAN-RB Apresiasi Program Makan Bergizi Gratis CSR GoTo

Ronny menuturkan struktur belanja program MBG saat ini lebih banyak dialokasikan untuk modal dan barang, dibandingkan langsung kepada penerima manfaat.

Dengan adanya perubahan skema, anggaran MBG bisa disalurkan lewat satu pintu dengan perluasan penerima bansos, khususnya bagi anak usia sekolah dasar (SD) hingga jenjang sekolah menengah atas (SMA) atau setara.

Ronny menuturkan pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapi) dapat dilibatkan karena memiliki basis data penerima yang lebih akurat.

Baca juga : Anggaran BGN telah Dibuka, MBG tak Lagi Gunakan Mekanisme Reimburse

"Selain itu, perlu dilakukan uji petik kepada siswa penerima untuk memastikan manfaat program benar-benar dirasakan," jelasnya.

Ronny juga mengingatkan semua janji kampanye presiden dan wakil presiden dalam pilpres akan menjadi program pemerintah yang dibiayai negara melalui pajak. Karena pajak bersifat memaksa sesuai amanat UUD 1945, penggunaannya seharusnya memberikan manfaat luas bagi masyarakat, bukan bersifat khusus seperti MBG.

Lebih jauh, ia menekankan agar beban pajak tidak semakin berat, pemerintah sebaiknya mengutamakan program strategis yang berdampak jangka panjang, seperti swasembada pangan dan energi, pembatasan impor, serta penguatan produksi dalam negeri. Dengan begitu, pemanfaatan pajak benar-benar sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. (E-3)