Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan anggaran untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) didistribusikan ke rekening mitra, sehingga pada Februari, tidak perlu lagi menggunakan mekanisme reimburse.
“Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1).
Dadan menyampaikan bahwa anggaran untuk Badan Gizi Nasional baru dibuka blokirnya pada 6 Januari 2025 lalu, sedangkan program MBG sudah diluncurkan pada 6 Januari 2025. Oleh karena itu, pada dua pekan pertama pelaksanaan program MBG, penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian (reimburse) dari pemerintah. “Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya,” ucap Dadan.
Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.
Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.
Tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun diusulkan untuk mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta.
Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.
“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” ucap Dadan. (S-1)
Anggaran Rp20 triliun yang disiapkan Danantara kepada MBG akan digunakan untuk membiayai para peternak ayam pedaging dan petelur
Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang mengembalikan Rp70 triliun anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) karena tidak terserap.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa tidak ada standar menu nasional dalam program pemberian makanan bergizi gratis (MBG).
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) mencatat tiga kementerian/lembaga (K/L) masih memiliki tingkat penyerapan anggaran di bawah 50% hingga akhir September 2025.
Rencana pemerintah untuk memotong dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila hingga akhir Oktober belum terserap bukanlah langkah yang tepat.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago menilai langkah Kemenkeu yang akan menarik anggaran program MBG dari Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan hal yang wajar.
WAKIL Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang menyerukan agar mitra tidak lepas tanggung jawab terhadap pelaksanaan dapur SPPG
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengangkat PPPK dari SPPG tahap 2 sebanyak 32.000 formasi dari SPPG, Komisi IX DPR RI minta MBG berdampak
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan akan mengangkat pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 sebanyak 32.000 formasi
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pegawai SPPG yang diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) PPPK sebanyak 32.000
Ia menjelaskan pada 1.000 hari pertama kehidupan penting untuk perkembangan anak dan BGN akan pastikan program untuk seluruh ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana (kanan) meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved