Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Ekonom senior Faisal Basri mempertanyakan alokasi belanja lain-lain yang cukup besar pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang diusulkan pemerintah. Usulan dana untuk belanja lain-lain di tahun depan mencapai Rp631,8 triliun, atau 23,5% dari total belanja APBN.
"Pengeluaran lain-lain itu sudah ciri khas era Jokowi, bukan hanya rancangan. Karena realisasinya begitu, kelihatan selama 10 tahun," ujar Faisal dalam diskusi bertajuk Reviu RAPBN 2025: Ngegas Utang yang disaksikan secara daring, Rabu (21/8).
Dari catatannya, alokasi belanja lain-lain setiap tahun cenderung meningkat. Tercatat pada 2021, alokasi belanja lain-lain sebesar 4,0% dari total belanja APBN, lalu naik menjadi 17,7% di 2022. Kemudian pada 2023 alokasi belanja lain-lain tercatat turun menjadi 10% dari total belanja APBN. Namun kembali naik di 2024 menjadi 13,9%.
Baca juga : DPR ke Pemerintahan Baru: Pertumbuhan Ekonomi harus Berkualitas
Faisal menduga belanja lain-lain itu digunakan untuk membayar utang maupun beban utang pemerintah. Pasalnya, pengambil kebijakan tidak pernah mengungkap tujuan dan penggunaan dana dari pos belanja lain-lain tersebut.
"Jadi memang disembunyikan, seolah-olah subsidi mengecil, APBN makin sehat. Dimasukkan ke lain-lain itu supaya fleksibel. Padahal nyatanya ini tidak sehat. Ini akuntabilitas terganggu," jelasnya.
Di kesempatan yang sama, ekonom Awalil Rizky mengatakan, belanja lain-lain dan belanja pembayaran bunga utang menjadi bagian dari belanja pemerintah pusat yang mendapatkan alokasi tinggi pada RAPBN 2025. Belanja pembayaran bunga utang tercatat dialokasikan sebesar Rp552,8 triliun.
"Jenis belanja pemerintah pusat terbesar adalah belanja lain-lain dan pembayaran bunga utang. RAPBN 2025 melanjutkan tren besarnya kedua jenis itu," kata dia.
Adapun merujuk dari Buku II Nota Keuangan pemerintah, alokasi belanja lain-lain dalam RAPBN 2025 menjadi yang paling besar. Pada 2020, alokasi belanja lain-lain tercatat Rp120,0 triliun; Rp79,7 triliun di 2021; Rp404,3 triliun di 2022; Rp225,0 triliun di 2023; dan Rp335,4 triliun di 2024. (Z-11)
"Yang menjadi perhatian kita, persiapannya sudah dua tahun dan APBN dikeluarkan tidak sedikit termasuk merenovasi stadion dan sebagainya."
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Anggaran kelurahan tidak hanya dari APBD, tapi juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hari ini kondisi Sulawesi Tengah perlu dana yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan mulai dari infrastruktur hingga ekonomi.
"Berkurang sebesar Rp25.459.080.122 atau 20,21% dari usulan kebutuhan anggaran Polri 2021," ungkap dia.
Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, pengesahan akan diawali dengan penelitian akhir di rapat pimpinan gabungan yang akan digelar pada Selasa (7/9) besok.
Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat, Ongku P Hasibuan mengatakan semua warga negara Indonesia memiliki hak untuk ikut mendaftarkan diri di Pilkada Serentak
MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku tidak mengetahui isu yang menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mundur dari kabinet.
AHLI dari kubu AMIN, Faisal Basri, menyebut bantuan langsung tunai (BLT) El Nino hanya untuk mendongkrak perolehan suara pasangan capres dan cawapres tertentu.
EKONOM senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, mengatakan kebijakan insentif motor listrik sarat konflik kepentingan.
Faisal Basri menyebut salah satu aktor penyelundupan nikel ke Tiongkok dilakukan oleh menteri sekaligus orang terdekat dari Presiden Joko Widodo.
TRANSFORMASI ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir berjalan kurang mulus. Indonesia tak lagi menjadi negara agraris dan juga tak kunjung beranjak menjadi negara industrialis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved