DPR ke Pemerintahan Baru: Pertumbuhan Ekonomi harus Berkualitas

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintahan baru dapat memastikan pertumbuhan ekonomi berkualitas terealisasi dengan baik. Itu harus dicapai seiring dengan kesepakatan atas asumsi makro dan pokok kebijakan fiskal yang akan dibahas untuk disepakati sebagai acuan pengelolaan keuangan negara di tahun depan.

Anggota DPR RI Fraksi PDIP Adisatrya Suryo Sulisto saat menyampaikan pandangan umum mengenai RAPBN 2025 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR mendorong agar pemerintah bisa memberikan penjelasan mengenai capaian ekonomi berkualitas di kemudian hari.

Pencapaian ekonomi berkualitas, kata dia, tak semata diukur pada penurunan tingkat kemiskinan, kemiskinan ekstrem, rasio gini, tingkat pengangguran, dan indeks modal manusia.

Baca juga : RAPBN 2025: Pertumbuhan Ekonomi Diproyeksi Stagnan di 5,2 Persen

"Pemerintah juga harus memastikan dampak pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inflasi yang terkendali pada pendapatan rakyat. Berapakah tambahan penghasilan yang diperoleh rakyat dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas," ujar Adistrya, Selasa (20/8).

Pemerintah, lanjutnya, juga harus bisa menjelaskan kepada masyarakat mengenai tambahan lapangan kerja dan penguatan lapangan usaha rakyat di tiap sektor, seperti pertanian, pengolahan. Tujuannya, agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami dampak pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Sementara itu, Anggota DPR Fraksi NasDem, Fauzi H Amro, menyebutkan APBN 2025 berada dalam babak krusial dalam proses transformasi ekonomi nasional. Alat fiskal negara di tahun depan juga akan memulai langkah untuk mencapai rencana pembangunan jangka panjang nasional, yakni menjadi negara maju di 2045.

Baca juga : DPR Gelar Rapat Paripurna, Ada 172 Anggota Izin

"Sehingga (APBN) diharapkan memberikan fondasi yang kuat dalam menjamin keberlanjutan pembangunan," kata dia.

Karenanya, APBN 2025 dituntut untuk bisa menyiapkan ruang fiskal yang memadai dan optimal. Dengan demikian, pemerintahan baru di tahun pertamanya dapat melaksanakan program-program prioritas.

"Kita berharap kombinasi antara keberlanjutan dan penguatan program prioritas, dapat menjadi daya dorong yang efektif dalam mendorong pencapaian visi Indonesia Emas 2045," pungkas Fauzi.

Baca juga : Gaji ASN Naik di 2024, Pagu Anggaran Kemenkeu Naik Rp3,7 Triliun

Adapun asumsi makro 2025 yang diusulkan pemerintah dalam Nota Keuangan ialah pertumbuhan ekonomi 5,2%; inflasi 2,5%; nilai tukar rupiah Rp16.100 terhadap dolar Amerika Serikat; suku bunga Surat Berharga Negara 10 tahun 7,1%.

Lalu harga minyak mentah US$82 per barel; lifting minyak 600 ribu barel per hari; dan lifting gas bumi 1.005 barel setara minyak per hari.

Sedangkan postur APBN 2025 yang diusulkan pemerintah yakni, pendapatan negara Rp2.996,9 triliun; belanja negara Rp3.613,1 triliun; dan defisit Rp616,18 triliun, setara 2,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). (Z-11)