APBN 2025 Dibahas, DPR Tekankan Transparansi dan Prioritas untuk Kesejahteraan Rakyat

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 beserta Nota Keuangannya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Dengan total anggaran mencapai Rp3.613,1 triliun, DPR meminta Pemerintah memastikan bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk program-program yang langsung menyentuh kepentingan rakyat.

"Angka besar dalam APBN tidak boleh hanya menjadi simbol kebanggaan, tetapi harus berfungsi sebagai instrumen yang benar-benar membawa perubahan fantastis dalam kehidupan rakyat Indonesia," ujar Anggota Komisi XI DPR Charles Meikyansah, pada Selasa (20/8).

Baca juga : Gaji ASN Naik di 2024, Pagu Anggaran Kemenkeu Naik Rp3,7 Triliun

Charles menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang tepat, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, RAPBN 2025 yang fantastis ini harus benar-benar diprioritaskan untuk program-program pro-rakyat, bukan hanya pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada sektor-sektor yang langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Dalam RAPBN 2025, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp722,6 triliun untuk pendidikan, Rp504,7 triliun untuk perlindungan sosial, Rp197,8 triliun untuk kesehatan, serta Rp400,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur.

Baca juga : DPR ke Pemerintahan Baru: Pertumbuhan Ekonomi harus Berkualitas

Charles mengingatkan bahwa dengan anggaran yang begitu besar, Pemerintah harus memastikan pengelolaan dana yang efektif dan efisien agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

Salah satu tantangan terbesar, menurut Charles, adalah pengawasan terhadap penggunaan APBN.

Ia meminta agar Pemerintah memperkuat mekanisme pengawasan untuk mencegah pemborosan dan penyalahgunaan anggaran.

Baca juga : Usulkan Harga BBM Nonsubsidi Naik, Legislator: Agar tak Bebani APBN

Charles juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan dana yang berasal dari pajak mereka.

Selain itu, Charles juga menyoroti ketidakjelasan terkait kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak disinggung dalam pidato Presiden Jokowi.

Mengingat tingginya inflasi dan kenaikan harga kebutuhan, Charles berharap Pemerintah segera memberikan kejelasan kepada publik mengenai hal ini.

Baca juga : Penaikan Gaji ASN Tambah Beban APBN

Charles juga mengingatkan tentang pentingnya kehati-hatian dalam mengelola utang negara yang saat ini telah mencapai Rp8.500 triliun.

Meskipun rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat menurun, Charles menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap arah dan prioritas pembangunan, serta memastikan utang tersebut digunakan untuk program-program yang benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

"Pemerintah perlu waspada dalam pengelolaan RAPBN. Harus dilakukan dengan bijak untuk memastikan utang Indonesia dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," tutup Charles.

Dengan demikian, DPR berharap bahwa RAPBN 2025 tidak hanya menjadi angka besar di atas kertas, tetapi juga menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. (Z-10)