Berita Terbaru APBN Hari Ini

Pelebaran Defisit Jangan Dijadikan Pembenaran untuk Menaikkan Harga-harga

PRAKIRAAN pemerintah soal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang melebar di tahun ini jangan sampai dijadikan alasan bagi pengambil kebijakan untuk menaikkan harga.

Pemerintah Ingin Tambah Penggunaan SAL untuk Tambal Defisit

PEMERINTAH berencana menambah penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp100 triliun.

Defisit APBN 2024 Diperkirakan Lampaui Target

DEFISIT Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 diperkirakan mencapai 2,70% dari produk domestik bruto (PDB).

APBN Defisit 0,34% di Semester I

ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester I 2024 mengalami defisit Rp77,3 triliun atau setara 0,34% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diyakini Bisa Kelola APBN Dengan Baik

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Golkar Puteri Anetta Komarudin menilai pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto bisa menjaga dan mengelola APBN dengan baik.

Prabowo Subianto Dapat Jaminan Keleluasaan Penggunaan APBN 2025

PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto mendapatkan jaminan keleluasaan APBN 2025 dari Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.

IHSG Ditutup Menguat Lewati 7.200

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (4/7) sore ditutup naik mengikuti penguatan bursa saham kawasan Asia dan global.

Pemerintah Dinilai tidak Optimal Tekan Angka Kemiskinan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2024 kemiskinan nasional sebesar 9,03% atau menjadi 25,22 juta orang.

4 BUMN dan Bank Tanah Diusulkan Dapat PMN Rp6,1 Triliun

Pemerintah mengusulkan penggunaan dana cadangan pembiayaan investasi dalam APBN 2024 untuk digunakan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp6,1 triliun ke empat BUMN dan Bank Tanah.

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Pembiayaan yang tidak Berdampak ke Masyarakat

Pemerintah diminta mengkaji secara serius terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kajian diperlukan untuk mengurai masalah subsidi yang dirasa semakin mencekik APBN.

Pembiayaan Utang hingga Mei 2024 Capai Rp132,2 Triliun

Pemerintah telah melakukan pembiayaan utang senilai Rp132,2 triliun hingga Mei 2024. Realisasi itu disebut lebih rendah dari periode yang sama di 2023 sebanyak Rp150,5 triliun.

Pendanaan APBN untuk IKN hingga Mei Capai Rp5,5 Triliun

REALISASI gelontoran uang negara untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga Mei 2024 sebesar Rp5,5 triliun.

Pemerintah Pastikan Belum Ada Pembahasan Penaikan Harga BBM

Pemerintah  memastikan belum ada pembahasan mengenai penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM

Indef: Anggaran Makan Bergizi Gratis Bebani APBN

DIREKTUR Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai anggaran makan bergizi gratis (MGB) Rp71 triliun akan semakin membebani APBN di 2025.

20% Anggaran Pendidikan Harusnya Murni Diberikan pada Kemendikbud-Ristek

WAKIL Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih meminta mandatory spending terkait anggaran pendidikan yang diamanatkan konstitusi sebesar 20% dari APBN dan APBD pada Kemendikbud-Ristek

Banggar DPR: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp71 Triliun Masuk Akal

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun masih masuk akal

Banggar DPR Setuju Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp71 Triliun

Banggar DPR setuju anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun  Nilai itu dinilai ideal untuk tahap awal program presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto

Pernyataan Pemerintah Soal Defisit Dinilai Mampu Redakan Kekhawatiran Pasar

EKONOM Muhammad Chatib Basri menilai pernyataan resmi dari pemerintah meredakan kekhawatiran pasar soal kondisi fiskal nasional ke depan.

Ekonom: Alokasi MBG Rendah Mestinya tak Bebani Defisit APBN

DIREKTUR Eksekutif CoRE Indonesia Mohammad Faisal menilai anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun di tahun depan semestinya tak begitu membebani APBN. 

Pendapatan APBN Turun 7%, Pengamat Sebut Akibat Kebijakan Masa Lalu

PENGAMAT ekonomi Yanuar Rizky menilai turunnya pendapatan APBN hingga 7% di bulan Mei 2024 merupakan dampak dari kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo di masa lalu

No Tax for Knowledge Supaya Pers tak Mingkem

Satu Abad NU: Perempuan sebagai Penyangga Moral, bukan sekadar Simbol

Politik Anggaran Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia