Dorongan Kuatnya Belanja Akhir Tahun Picu Defisit Fiskal 2025 Melebar

DEFISIT fiskal Indonesia pada 2025 tercatat melebar melampaui target pemerintah, seiring percepatan belanja negara di penghujung tahun dan lemahnya kinerja penerimaan.

Ekonom Bank Danamon Indonesia, Hosianna Evalita Situmorang, menilai kondisi ini mencerminkan semakin kuatnya peran fiskal sebagai penopang pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global dan domestik. Hosianna mengungkapkan defisit fiskal 2025 mencapai Rp695,1 triliun atau setara 2,92% dari produk domestik bruto (PDB).

“Pelebaran defisit terutama dipicu oleh akselerasi belanja negara di akhir tahun, khususnya belanja modal dan belanja kontinjensi untuk penanganan bencana, di tengah penerimaan negara yang tidak sekuat perkiraan awal,” ujar Hosianna, Kamis (8/1).

Baca juga : Defisit APBN 2025 Melebar, Saldo Anggaran Lebih Mau Diutak-atik

Ia mencatat, realisasi pendapatan negara hanya mencapai Rp2.756,3 triliun atau 96,2% dari target atau menurun 0,6% secara tahunan. Pelemahan terutama berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tertekan penurunan harga minyak, meski lifting migas mampu mencapai target APBN.

Di sisi perpajakan, peningkatan penerimaan cukai yang didukung pengetatan cukai tembakau dan ekspor baja belum mampu menahan kontraksi pajak penghasilan dan PPN.

"Penurunan penerimaan pajak ini tidak lepas dari peningkatan belanja perpajakan atau tax expenditure yang sengaja diperbesar untuk mendorong pertumbuhan domestik,” jelas Hosianna.

Baca juga : Defisit APBN 2025 Sentuh Rp695,1 Triliun, Jadi 2,92 Persen

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, yang diperkirakan mencapai 5,45% secara tahunan pada kuartal IV/2025. Hal ini juga tercermin dari langkah Kementerian Keuangan menarik dana penempatan sebesar Rp75 triliun di bank-bank BUMN untuk mendukung kebutuhan belanja fiskal.

Dari sisi belanja, realisasi anggaran meningkat menjadi Rp3.451,4 triliun yang didorong lonjakan belanja kementerian dan lembaga yang mencapai 117,6% dari outlook.

Belanja modal, belanja barang, serta bantuan sosial mencatat kenaikan signifikan, sejalan dengan pola realisasi akhir tahun dan peningkatan penyaluran bantuan sosial. Namun, Hosianna menyoroti meningkatnya beban pembayaran bunga utang yang mencapai Rp514,4 triliun.

“Pembayaran bunga menyerap lebih dari 23% penerimaan pajak. Ini menegaskan tingkat rigiditas fiskal yang masih cukup tinggi,” kata dia.

Ke depan, Hosianna memperkirakan tantangan pembiayaan fiskal akan semakin besar. Pada 2026, kebutuhan penerbitan surat utang diperkirakan mencapai Rp1.771 triliun.

“Tekanan pembiayaan ini mendorong pemerintah meningkatkan penerbitan surat utang jangka pendek serta mengupayakan pemerataan realisasi belanja antar-kuartal,” imbuh dia.

Meski demikian, ia menilai kebijakan tersebut masih menghadapi kendala struktural. Regulasi belanja terbaru tetap mempertahankan tenggat akhir tahun anggaran, kecuali untuk program prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan makan bergizi gratis.

“Artinya, pola lonjakan belanja di akhir tahun masih berpotensi berlanjut,” pungkas Hosianna. (E-4)