Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengungkapkan pertemuan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan presiden terpilih Prabowo Subianto membahas perihal anggaran yang berjalan di tahun ini dan tahun depan. Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam itu juga disebut banyak membahas isu-isu ekonomi lainnya.
"Pertemuannya sangat-sangat hangat, berlangsung hampir tiga jam. Dimulai dengan pembahasan yang ringan, karena beliau-beliau sudah saling mengenal sebagai menterinya Pak Presiden Jokowi, tapi dilanjutkan karena hal-hal yang sangat substantif dan dalam hal ini kita membicarakan Ibu membahas APBN 2024 dan RAPBN 2025," ujar dia kepada pewarta di kantornya, Rabu (11/9).
Pembicaraan mengenai APBN 2024 dan RAPBN 2025 dinilai penting lantaran saat ini pemerintah berada dalam masa transisi. Prabowo, kata Thomas, akan dilantik pada 20 Oktober 2024 dan akan menjalankan APBN tahun ini selama tiga bulan sebelum tutup buku anggaran.
Baca juga : DPR Setujui Pagu Anggaran Kemenkeu di 2025 Sebesar Rp53 Triliun
Sri Mulyani juga disebut memberikan penjelasan dan meminta masukan dari Prabowo perihal RAPBN 2025 yang sedang dibahas pemerintah bersama DPR. Itu dianggap krusial lantaran UU APBN 2025 bakal diketuk palu oleh parlemen pada pekan depan.
"Pembahasannya adalah meminta lagi arahan-arahan dari presiden terpilih, mengenai program-program tahun depan dan juga menginformasikan ke presiden terpilih mengenai dinamika ekonomi global. Jadi sekali lagi pertemuan itu sangat baik, sangat hangat dan sangat substantif," tutur Thomas.
Pertemuan antara Sri Mulyani dan Prabowo Subianto berlangsung pada Senin (9/9) seperti yang diunggah dalam akun instagram pribadi menkeu. Takarir pada postingan Sri Mulyani menyebutkan, presiden terpilih telah menerima penjelasan APBN 2024 dan perkembangan RAPBN 2025.
Dalam pertemuan itu Prabowo juga mengungkapkan kepada Sri Mulyani mengenai usulan program mulai tahun depan. "Arahan beliau sesuai program prioritas yang akan dicapai dalam pemerintahan baru 2024-2029," tulis Sri Mulyani. (Mir/M-4)
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
Partai Amanat Nasional (PAN) mewacanakan pengusungan Zulkifli Hasan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons rencana Prabowo Subianto membangun gedung MUI di Bundaran HI yang merupakan cagar budaya
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
urbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran yang digunakan untuk iuran 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza bisa diambil dari apbn
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved