Dunia Usaha Harapkan Pemerintahan Baru Mampu Realisasikan Target APBN 2025

DUNIA usaha berharap pemerintahan baru dapat merealisasikan target-target yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Setidaknya terdapat dua aspek yang dinilai penting, yakni penerimaan pajak dan pengendalian defisit anggaran.

Demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani kepada Media Indonesia, Kamis (19/9).

"Perlu diwaspadai disiplin pencapaian target-target, khususnya di sisi penerimaan pajak yang meningkat dan di sisi kendali atas defisit anggaran, khususnya yang berkaitan dengan debt sustainability dan rasio utang negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)," ujarnya.

Baca juga : Jelang Akhir 2022, Defisit Anggaran Hanya 1,22% dari PDB

Idealnya, kata Shinta, pertumbuhan target penerimaan pajak dan risiko peningkatan utang yang disebabkan oleh defisit anggaran harus disertai dengan stimulasi peningkatan produktivitas ekonomi. Itu berarti pertumbuhan PDB nasional atau tingkat konsumsi domestik mesti lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan pajak.

Itu diperlukan agar instrumen fiskal negara tak hanya bergantung pada peningkatan rasio utang. Situasi itu turut diperlukan agar keberlanjutan utang tetap memadai meski defisit anggaran tergolong tinggi, mendekati 3% atau batas toleransi defisit APBN seperti yang diatur dalam UU Keuangan Negara.

"Kami sangat berharap pemerintah baru nanti dapat dengan konsisten melakukan reformasi perpajakan yang diagendakan dalam APBN 2025," kata Shinta.

Baca juga : DPR ke Pemerintahan Baru: Pertumbuhan Ekonomi harus Berkualitas

"Agar pencapaian target pajak yang lebih tinggi ini tidak menciptakan kondisi berburu di kebun binatang bagi para wajib pajak yang selama ini sudah taat terhadap kewajiban perpajakannya tapi betul-betul dapat dicapai karena berkat output reformasi perpajakan yang kita semua inginkan, yakni perluasan basis pajak dan simplifikasi perpajakan," tambah dia.

Dunia usaha juga berharap pemerintahan baru dapat menjaga kehati-hatian defisit dan utang negara. Hal itu diharapkan bisa direalisasikan berbarengan dengan upaya memacu pertumbuhan ekonomi nasional di jangka pendek. Hal tersebut dapat ditempuh melalui reformasi struktural dan stimulus ekonomi produktif.

"Dengan demikian, risiko-risiko ekonomi yang mungkin terjadi karena beban dan target APBN yang ada dapat dimanage dengan baik dan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih tinggi untuk mendukung kinerja APBN di sisi penerimaan," jelas Shinta.

Baca juga : RAPBN 2025: Pertumbuhan Ekonomi Diproyeksi Stagnan di 5,2 Persen

Itu berpeluang besar untuk dilakukan lantaran pemerintahan baru dinilai memiliki momentum untuk menciptakan produktivitas ekonomi nasional yang lebih tinggi di tahun depan. Salah satu dorongannya ialah kondisi perekonomian global yang berpotensi membaik dan ketidakpastian melandai.

"Ini karena inflasi global yang sudah lebih terkendali dibandingkan tahun ini, tren suku bunga global yang diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan 2024, stabilitas harga komoditas di pasar global," imbuh Shinta.

"Serta hilangnya faktor uncertainty berusaha atau berinvestasi karena transisi kepemimpinan di dalam negeri yang selama ini menekan pertumbuhan produktivitas ekonomi nasional akibat kecenderungan wait and see yg tinggi di kalangan pelaku pasar atau investor untuk melakukan ekspansi usaha di Indonesia," lanjutnya.

Karena itu, faktor-faktor yang terbilang positif tersebut mesti dimanfaatkan pemerintahan baru untuk memicu pertumbuhan produktivitas ekonomi dalam negeri. Pelaku usaha, sambung Shinta, berharap pemerintahan baru dapat memanfaatkan peluang dan momentum tersebut.

"Kami harap pemerintahan baru tidak melewatkan momentum pertumbuhan yang baik ini untuk secepat mungkin mencapai target pertumbuhan yang dikampanyekan, yakni pertumbuhan ekonomi 7% sampai 8% per tahun," tutur Shinta. (Mir/M-4)